Breaking News:

Said Didu dan Rocky Gerung Komentari Gelar Profesor Megawati, Kenneth: Jangan Nyinyir Giring Opini

Guru Besar Tidak Tetap dan yang bukan berasal dari akademisi, harus memiliki karya yang bersifat "tacit knowledge"

Editor: Wahyu Aji
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta yang juga menjabat Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi muda PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth sangat menyayangkan dengan pernyataan Analis Kebijakan Publik Said Didu dan pengamat politik Rocky Gerung, terkait pemberian gelar profesor untuk Presiden Kelima Indonesia Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri.

Pria yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu menilai, Said Didu dan Rocky Gerung tak memahami arti gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) yang dikukuhkan kepada wanita kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 itu, di bidang Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan).

Kata pria yang disapa Kent itu, Jika seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dan yang bukan berasal dari akademisi, harus memiliki karya yang bersifat "tacit knowledge" kemudian memiliki potensi dikembangkan menjadi "explicit knowledge" di perguruan tinggi, serta outputnya bisa sangat berguna bagi peradaban manusia.

"Selain itu juga Calon Guru Besar Tidak Tetap bisa diajukan oleh perguruan tinggi, setelah melalui rapat senat perguruan tinggi kepada menteri dengan dilampiri karya-karyanya. Jadi tak hanya dengan jalur mengajar untuk mendapatkan gelar kehormatan profesor Tidak Tetap, tetapi bisa juga dengan karya-karya hasil pemikiran Ibu Megawati yang kiranya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Kent pun membeberkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu Pertama, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Kedua, profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Baca juga: Megawati Dikukuhkan Sebagai Profesor Kehormatan, Rektor Unhan Sampaikan Sejumlah Penilaian Akademik

Ketiga, profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan Internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

"Pihak universitas dapat mengangkat seorang profesor kehormatan, atau guru besar tidak tetap dari kalangan non-dosen," kata pria lulusan Magister Ilmu Kepolisian Angkatan XVI di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK.

Pada saat Indonesia di dalam masa-masa sulit pasca Reformasi 1998, kata Kent, Megawati Soekarnoputri berani mengakhiri program reformasi kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) pada Desember 2003, kemudian melakukan menerbitkan InPres No. 5 Tahun 2002 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi dengan Tujuan Menyelamatkan Ekonomi Negara yang pada akhirnya berbuah positif.

Universitas Pertahanan (Unhan) RI menggelar Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri sebagai Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik.
Universitas Pertahanan (Unhan) RI menggelar Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri sebagai Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik. (Istimewa)

Pada saat itu, Kurs Nilai tukar rupiah yang semula Rp 9800 (tahun 2001) menjadi Rp 8.878 per dolar AS (tahun 2004), tingkat Inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5%, Pertumbuhan ekonomi naik dari 3% menjadi 5%, Jumlah penduduk di garis kemiskinan menurun dari 28% menjadi 18%, sebanyak 300 ribu kredit macet berhasil dibereskan pada saat itu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved