Breaking News:

Masih Terdampak Pandemi, Penerapan Pajak Karbon untuk Industri Semen Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon atau carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam KEM-PPKF 2022.

Shutterstock via Kompas
Ilustrasi Pajak 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan sedang menyiapkan pajak emisi karbon atau carbon tax. Rencana tersebut tertuang di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

Pajak karbon akan dikenakan berdasar jumlah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi atau dikenakan atas objek sumber emisi. Objek potensial yang dapat dikenakan pajak karbon seperti bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik atau kendaraan bermotor.

Untuk pengenaan emisi atas aktivitas ekonomi, pemerintah dapat fokus pada sektor padat karbon seperti industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, juga petrokimia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, pajak memang mempunyai implikasi terhadap penerimaan negara. Untuk penerapan pajak karbon, harus berlandaskan asas keadilan.

“Pemerintah harus mempunyai instrument untuk menjaga lingkungan, itu yang harus diutamakan. Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif bisa diberikan instrument pengendalian seperti karbon tax atau disinsentif,” katanya kepada wartawan kemarin.

Sedangkan pada sektor industri padat karya, menurut Enny, relatif lebih rendah terhadap lingkungan.

“Artinya industri padat karya jarang sekali diranah-ranah kegiatan yang merusak lingkungan. Ada beberapa industri yang bisa diselesaikan dengan pengolahan limbah yang tepat, tidak harus dengan instrumen pajak karbon,” papar dia.

Lebih lanjut, untuk penerapan pajak karbon pada industri semen harus dikaji ulang. Pemerintah diharapkan memberi kesempatan sektor ini bangkit dalam menghadapi krisis pandemi.

“Sektor ini, perlahan mulai bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19. Sebaiknya, industri ini harus pulih terlebih dahulu sebelum dibebani dengan berbagai tambahan beban seperti pajak karbon,” ujar Enny.

Enny menambahkan, semua pengaturan perpajakan, frame worknya bukan demi penerimaan negara, sehingga diperlukan instrument yang tepat dan mengendalikan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved