Breaking News:

Anggota Komisi VI Nilai Terbitnya Permenperin 03/2021 Sebagai Upaya Wujudkan Swasembada Gula

Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menilai, reaksi sejumlah pihak yang menolak keberadaan Permenperin 3/2021 tak lebih sebagai ekspresi kekecewaan

Tribunnews.com/Wahyu Aji
Ilustrasi Gedung DPR 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menilai, reaksi sejumlah pihak yang menolak keberadaan Permenperin 3/2021 tak lebih sebagai ekspresi kekecewaan dari pihak-pihak tertentu.

"Permenperin 3/2021 kalau disikapi secara jernih dan memahami substansinya dengan benar, jelas itu upaya membenahi industri gula tanah air kita dalam rangka menuju swasembada gula. Bukan mengakomodir kepentingan segelintir kelompok yang selama ini tidak patuh terhadap aturan. Misalnya soal penyediaan lahan, penanaman tebu hingga pembinaan petani sebagai wujud menuju swasembada gula tidak pernah mereka lakukan," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

"Oleh karena itu maka terhadap pabrik-pabrik gula yang berbasis tebu yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuka perkebunan tebu, perlu untuk di evaluasi keberadaannya dan ijinnya," tambahnya.

Menurutnya, suara-suara penolakan tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Baca juga: Survei: Kepuasan Milenial dan Gen Z terhadap Jokowi Tembus 80 Persen

Baca juga: Rapat di DPR Anak Buah AHY Marah, Tak Terima Menkumham Yasonna Sebut Bosnya Masih Lama Jadi Presiden

"Karena tidak substansial dan diduga seperti ada hidden agenda (agenda tersembunyi) yang dihembuskan kelompok tertentu. Janganlah para petani tebu kita dibawa-bawa ke dalam kepentingan politik pragmatis yang justru bertolakbelakang dengan semangat swasembada kita," ucap politikus Golkar itu.

Mukhtarudin juga menegaskan, penolakan yang dilakukan tidak memiliki cukup dasar dan alasan yang rasional.

"Sebab semua pemangku kepentingan terkait dan relevan, justru mendukung keberadaan Permenperin ini. Jadi kalau mau bangun penolakan itu dengan argumen yang logis jangan karena di dorong oleh kekuatan segelintir pihak tertentu," tegasnya lagi.

Yang jelas, kata dia, sulit bagi pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap keberadaan Permenperin ini.

"Karena Permenperin ini diterima semua stakeholder yang relevan, artinya memang aturan ini semangatnya jelas yaitu menuju swasembada gula. Jadi sulit rasanya untuk di revisi karena tidak ada alasan yang memadai agar pemerintah menganulir aturan ini," katanya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved