Breaking News:

Pemprov DKI Godok Pergub Naikkan Tarif Parkir bagi Pemilik Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi

Pemprov DKI Jakarta bakal memperluas pemberlakukan tarif parkir tertinggi bagi

Penulis: Bima Putra | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Bima Putra
Tampak kantor Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (16/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - Pemprov DKI Jakarta bakal memperluas pemberlakukan tarif parkir tertinggi bagi pemilik kendaraan pribadi yang tak lolos uji emisi gas buang dan menungak pajak.

Bila sebelumnya Dinas Perhubungan DKI memberlakukan tarif parkir progresif di parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat, Parkir Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat, dan Blok M Square, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya bakal menambah lokasi tarif parkir tertinggi guna mengurangi polusi udara akibat gas buang kendaraan pribadi.

"Rencananya dalam waktu dekat akan ada lagi tiga lokasi yang menerapkan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi dan belum bayar pajak," kantor Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, Pulogadung, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Dorong Produktifitas Belajar, PDSI Luncurkan Program CSR Bertajuk Sekolah E-Learning untuk Siswa

Namun Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih dulu melakukan kajian lewat Forum Diskusi Grup (FGD) yang melibatkan warga, pengelola parkir swasta.

Hingga pakar transportasi guna menetapkan mekanisme pemberlakuan tarif parkir tertinggi, hasil kajian tersebut bakal dilaporkan ke Gubernur DKI untuk digodok jadi Peraturan Gubernur (Pergub).

"Dengan duduk bersama, kami ingin mengetahui apakah ketentuan bisa diterima dengan baik atau tidak. Harapannya masyarakat bisa menerima hal ini, karena parkir menjadi instrumen pengendalian lalulintas," ujarnya.

Baca juga: Angelo Alessio Pimpin Persija Jelang Liga 1 2021 Bersamaan Datangnya 3 Pemain dari Luar Negeri

Syafrin menuturkan terdapat dua Pergub mengatur masalah parkir yakni Pergub DKI Jakarta No 31 tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi, dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.

Lalu Pergub DKI Jakarta No 120 tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan, isi kedua Pergub ini yang dibahas dalam FGD.

"Tentu nantinya akan dilakukan perubahan dua Pergub tadi. Masukan FGD ini kita sampaikan kajian dan nantinya akan dilakukan perbaikan ke depan dan selanjutnya diproses melalui Peraturan Gubernur," tuturnya.

Selain masalah polusi udara, pemberlakuan tarif parkir tertinggi bagi pemilik kendaraan pribadi yang tak lolos uji emisi dan menunggak pajak bertujuan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Baca juga: Pengemudi Xenia yang Ngaku Polisi Beli KTA Polri Palsu Seharga Rp2 Juta

Ketua Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Asperarindo) Irfan Januar mengatakan menyambut baik rencana pemberlakuan tarif parkir tertinggi dan optimis dapat program dapat mengurangi macet.

"Kami sangat menyambut baik rencana kenaikan parkir tertinggi. Ini sudah sangat tepat diberlakukan di Jakarta untuk menekan mobilitas kendaraan. Sehingga mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," kata Irfan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved