Breaking News:

Wacana Beras Kena Pajak dan Realita Masih Ada Warga yang Cuma Makan Nasi Pakai Kecap di Jakarta

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako. masih ada yang makan saja sulit.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS
Fitriyani, warga miskin ibu kota yang hidup serba terbatas di wilayah Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (14/6/2021). 

Pemilik kontrakan juga sering memberikan lauk untuk makan emak. 

Terpuruk di Tengah Pandemi

Sejak suami meninggal dan anak tak ada kabar, Emak pun harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup.

Ia mengaku mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Emak Hidup Susah Sebatang Kara Ditinggalkan Anak, Makan Sayur Asem & Ikan Asin Sudah Paling Mewah

Namun, bantuan itu kerap dijualnya untuk membayar kontrakan. 

Di tengah nasib malang yang menimpanya, emak tetap bersyukur masih bisa makan dengan seadanya.

"Dibilang susah, mungkin ada yang lebih susah lagi di bawah saya. Masih bersyukur masih bisa ketemu makan. Saya enggak liat yang ke atas tapi di bawah saya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komoditas sembako yang akan kena pajak di antaranya beras jenis shirataki.

"Namun, kalau kita ngomongin sembako tuh katakanlah beras, ada beras yang Rp 10.000 per kg nya, yang produksi petani kita, Rojolele, Pandan Wangi, Cianjur gitu versus beras yang sekarang ini shirataki.

Jadi, kalau dilihat harganya Rp 10 ribu per kg sampai Rp 50 ribu per kg sampai Rp 200 ribu per kg bisa sama-sama klaim ini sembako," ujarnya di rapat Komisi XI DPR, Senin (14/6/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, fenomena munculnya produk-produk kelas atas, tapi namanya tetap sembako dan sama-sama beras harus disikapi pemerintah dari sisi perpajakan.

Selain itu, juga ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional.

"Sama-sama daging sapi namanya, tapi ada daging sapi wagyu yang kobe, per kg bisa Rp 3 juta atau Rp 5 juta. Ada daging biasa yang dikonsumsi masyarakat per kg Rp 90 ribu, ini bumi dan langit," katanya.

Karena itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, instrumen perpajakan dalam RUU KUP mencoba dorong kesetaraan.

"Pajak itu mencoba dorong isu keadilan. Sekarang, diversifikasi masyarakat kita sangat beragam," pungkas Sri Mulyani. (TRIBUNJAKARTA/SATRIO/TRIBUNNEWS) (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved