Perkumpulan Bumi Alumni Dorong UMKM Bertransaksi Gunakan Metode Pembayaran Digital

Ary Zulfikar Ketua Umum PBA menyampaikan, transformasi digital mengubah cara orang melakukan pembayaran

Istimewa
Webinar, ”QRIS: Pembayaran Praktis dan Higienis.” 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Para pelaku bisnis UMKM yang tergabung dalam Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) didorong untuk menerapkan pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Hal tersebut disampaikan oleh Ary Zulfikar, dalam sambutannya sebagai keynote speaker dalam webinar, ”QRIS: Pembayaran Praktis dan Higienis.”

Webinar tersebut merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dan Perkumpulan Bumi Alumni, dengan menghadirkan dua narasumber Ricky Satria dari Bank Indonesia (BI) dan Muhammad Yusuf dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jumat (18/6/2021).

Ary Zulfikar Ketua Umum PBA menyampaikan, transformasi digital mengubah cara orang melakukan pembayaran. Hal tersebut seiring dengan laju perkembangan teknologi di bidang perbankan, dari pembayaran fisik, ATM, mesin EDC hingga saat ini pembayaran digital melalui QR Code.

“Didalam era digital, kami mendorong kepada pelaku bisnis UMKM melakukan pembayaran digital melalui QRIS, keuntungannya adalah pembayaran dilakukan sangat praktis dan efisien serta hygienis,” jelasnya. Selain itu transaksi pembayaran juga sangat aman dan bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja, tidak tergantung jarak dan waktu.

Kecenderungan pembayaran digital juga membuat para customer lebih royal untuk membeli produk, karena mereka tidak bawa tunai yang sering terbatas jumlahnya. “Sekarang ini memang semakin meluas pembayaran digital, uang tunai sudah mulai berkurang penggunaanya,” tambah Ary Zulfikar yang juga menjadi Direktur Eksekutif Hukum LPS.

Menurut Ary dalam konteks menyambut era digital gerakan kewirausahaan PBA juga ikut mengembangkan kafe dengan platform pembayaran online, dua buah gerai Kafe di Kadin Bandung dan Mall PTC menerapkan pembayaran digital melalui QRIS, untuk memudahkan customer dalam berbelanja. Dengan adanya pembayaran digital QRIS, Ary berharap bisa semakin mendorong produktifitas pelaku bisnis UMKM.

Ricky Satria yang menjadi Koordinator Kelompok Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menyampaikan, bahwa QRIS sendiri dikembangkan sejak tahun 2019, setelah melakukan kajian sepanjang 2018, dengan tujuan membantu keuangan inklusif kedua menjangkau pelaku usaha UMKM sejalan dengan perkembangan teknologi. Disusun bersama dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ) baik bank dan non bank dari seluruh Indonesia.

“Setelah melakukan serangkaian uji coba pada tanggal 17 Agustus 2019, QRIS resmi diluncurkan sebagai alat pembayaran digital yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia," jelas Ricky.

Nah, pada bulan Maret 2020, Indonesia terkena pandemic, QRIS yang diluncurkan BI menjadi “blessing in disguise” karena sejalan dengan seruan dari WHO terkait dengan transaksi aman menggunakan contact less, mobile payment. Lantaran virus yang menempel pada uang tunai bisa bertahan cukup lama termasuk juga menempel di kartu debit dan kartu kredit.

Baca juga: Dibuka Sampai 8 Juli, Simak Cara Daftar Seleksi Mandiri UNY 2021, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

Baca juga: Simak Formasi CPNS untuk Lulusan SMA/SMK dan Daftar Instansinya: dari Kejaksaan hingga Basarnas

“Adanya pandemi ini menjadi pemicu bagi orang untuk melakukan transformasi termasuk dalam pembayaran digital yang aman dan menghindarkan diri dari kemungkinan kontak fisik. Mereka melakukan moving digital payment, padahal kita belum melakukan campaign secara massif,” tuturnya.

QRIS memang didesain untuk pembayaran digital di sektor retail, bisa digunakan oleh para pelaku bisnis UMKM bisa digunakan juga untuk pembelian pulsa, pembayaran listrik dan telpon. Para pelaku UMKM umumnya pembayarannya berbasis cash.

Menurut Ricky Satria dari kajian transaksi menggunakan tunai lebih banyak dampak negatifnya, kurang membantu mendorong peningkatan kualitas hidup dan kualitas enterpreuner.

Sebagai contoh cenderung tercampurnya antara uang pribadi dan usaha, tidak mencatat transaksi pembayaran. Sehingga ketika mengajukan modal usaha ke perbankan, tidak memenuhi syarat. “Selain itu tendensi menerima uang palsu tinggi dan uang hilang juga tinggi,” ujarnya.

Ujungnya karena sulit mendapatkan pinjaman perbankan, mereka mendapatkan pinjaman dari rentenir yang bunganya sangat tinggi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved