Breaking News:

Masyarakat Madura Demo di Kantor Wali Kota Surabaya; Tuntut Swab Antigen di Suramadu Dihentikan

Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya karena aturan Swab antigen di Jembatan Suramadu dianggap tidak adil

Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJATIM.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana Sejumlah massa yang mengatasnamakan 'Koalisi Masyarakat Madura Bersatu' saat bergerak melakukan demonstrasi menuju Kantor Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, PAMEKASAN- Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021). Aksi unjuk rasa itu karena mengkritik pemberlakuan tes swab antigen bagi semua pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan di di depan Kantor Wali Kota Surabaya.

Diketahui, penyekatan tersebut telah diberlakukan sejak 6 Juni 2021 hingga sekarang oleh Pemerintah Jawa Timur dan Pemda Surabaya.

Orator Aksi, Faisol Dear menilai, adanya penyekatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seolah-olah ingin melindungi warga Surabaya saja, dan tidak memikirkan dampak psikologis, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga Madura.

Menurut dia, kebijakan penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan kebijakan prematur.

Saran dia, mestinya Pemkot Surabaya tidak asal membuat kebijakan yang menimbulkan polemik global bagi warga Madura.

Mestinya, lanjut Faisol, sebelum membuat kebijakan, Wali Kota Eri Cahyadi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pimpinan, utamanya Bupati Bangkalan, dan Pemprov Jatim.

Sebab, wabah virus Corona ( Covid-19 ) tidak hanya melonjak di Bangkalan dan Surabaya saja, sehingga penanganannya harus bersifat kolaborasi.

"Untuk memutus mata rantai Covid-19 ini harus diatur melalui kebijakan kolaboratif hal itu sebagaimana dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan keputusan Presiden No 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden no 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, serta keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19," kata Faisol Dear kepada TribunJatim.com.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Madura Bersatu meminta, strategi tracing yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya harus tepat sasaran, dan jangan sampai terkesan tebang pilih, apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melalukan swab antigen di Suramadu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved