Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Simpatisan Rizieq Shihab Bakal Geruduk PN Jakarta Timur, Polisi Minta Tak Ada Pengerahan Massa

Polisi mempersilakan simpatisan Rizieq Shihab yang hendak mendatangi PN Jakarta Timur pada Senin (21/6/2021) guna menyampaikan surat terbuka

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Septiana
Tribun Jakarta/Nur Indah Farrah Audina
Massa simpatisan Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Selasa (23/3/2021) - Polisi mempersilakan simpatisan Rizieq Shihab yang hendak mendatangi PN Jakarta Timur pada Senin (21/6/2021) guna menyampaikan surat terbuka 

Dalam sidang ketiga terdakwa membantah pernyataan mereka merupakan pemberitahuan bohong karena saat pernyataan dibuat hasil tes swab PCR Rizieq belum keluar.

TONTON JUGA

Lalu bahwa pernyataan mereka bertujuan meredam kabar hoaks saat Rizieq dirawat di RS UMMI Bogor yang menyebut eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu sekarat dan meninggal karena Covid-19.

"Karena itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara agar membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut," tutur Maarif.

Dalam perkara RS UMMI Bogor ini JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah terhadap Rizieq dengan hukuman enam tahun penjara.

Baca juga: Wanita Mabuk hingga Teler Dipergoki Walikota Bima Arya, Tak Kuat Bangun: Masih Ada Saja yang Pesta

Sementara terhadap Hanif dan dr. Andi Tatat JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman dua tahun penjara.

"Kami mendoakan Majelis Hakim agar Allah SWT kuatkan dari segala bujuk rayu dan tekanan dari jin oligarki. Sehingga memutus dengan putusan seadil-adilnya," lanjut Maarif.

Menurut mereka tuntutan JPU agar Rizieq divonis enam tahun penjara, lalu Hanif dan dr. Andi Tatat divonis dua tahun penjara di kasus tes swab RS UMMI Bogor tidak berdasar sehingga meminta vonis bebas.

Maarif menyebut surat terbuka untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan mewakili Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang diketuainya, melainkan warga secara umum.

"Karena itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara agar membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut," lanjut dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved