Diketahui, biaya pembelian peti menyedot dana sampai Rp 4,6 miliar.

Kemudian, anggaran dipakai untuk insentif tenaga pemulasaraan yang mencapai Rp 5,2 miliar, termasuk masker mencapai Rp 3,1 miliar.

Rincian lainnya, Dinas Pertamanan Pemakanan memakai anggaran Rp 13,02 miliar, Dinsos terkait konsumsi BST bagi masyarakat Rp 9 miliar.

Inspektorat ada pendampingan dan pengawasan Rp 5,8 miliar, BPBD Rp 467 miliar.

Uang transpor gugus tugas dua kali, yakni sebesar Rp 466 miliar sekian.

"Sehingga subtotal di BPBD Rp 933 miliar. DLH juga ada Rp 502 miliar, Satpol PP Rp 9,108 miliar untuk pengamanan pelaksanaan pemberian dan Rp 8,2 miliar untuk pelaksanaan kegiatan PPKM oleh Kodam Jaya Jayakarta, lalu Dishub hanya Rp 140 juta, Rp 243 juta, Rp 294 juta pelaksanaan penyekatan," kata Edi.

Pada Juni ini BPKD sedang mengajukan dana ke BPKJ. Jika disetujui, dana yang digunakan untuk Dinsos disalurkan untuk makan-minum di lokasi penginapan tenaga kesehatan.

"Jadi nakes dikasih makan-minum. Totalnya Rp 83 juta tambahannya," tutur Edi.

Selain itu, pasien OTG diberi makan minum dan membutuhkan anggaran Rp 31 miliar dari Dinas Sosial.

"Makan-minum lagi buat OTG Rp 15 miliar, ada juga RKB butter stock Rp 5 miliar. Dinas perhubungan Rp 784 juta untuk belanja makan-minum sampai pelaksanaan posko. Jadi dari uang Rp 130 miliar yang masih tersedia sudah akan dicarikan karena sudah masuk permohonannya dan penelitian inspektorat sebesar Rp 83 miliar," sambung dia.

Dalam minggu ini dana sebesar Rp 53 miliar akan dikeluarkan, sehingga dana yang tersisa 84,7 miliar.

Edi menerangkan, angka tersebut tergolong angka yang kritis. Jika ada perkembangan, ia akan melaporkan ke Ketua dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Ia menaksir kemungkinan akan terjadi pergeseran kedua jika angka Rp 84 miliar ini nanti kurang.

"Uangnya dari mana? Tadi saya sampaikan ada uang BST Rp 647 miliar yang tadi enggak jadi dikasih itu. Itu bisa kita tarik lagi balik ke BTT atau kita BTT untuk kegiatan di Dinas," ucap dia.