Lawan Covid19

Pemerintah Terus Dorong Serapan PEN, Perekonomian Nasional Perlahan Mulai Pulih

Hingga akhir Juni 2021, program PEN telah menyerap total anggaran Rp 237,4 triliun atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun.

Editor: Y Gustaman
TribunJabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi Pelaku UMKM. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Hingga akhir Juni 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah menyerap total anggaran Rp 237,4 triliun atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun. 

Rinciannya, pada klaster kesehatan program PEN terserap sebesar Rp 45,4  triliun atau 26,3% dari pagu; klaster perlindungan sosial terserap Rp 65,36 triliun atau 44% dari  pagu; klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp 50,93 triliun atau sekitar 26,3% dari pagu; klaster program prioritas Rp 39,79 triliun atau sekitar 31,1%; dan klaster insentif usaha Rp 36 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran.

Kunta Wibawa, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, menyampaikan dengan  kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup  signifikan.

"Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak  signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021  ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” ujar Kunta dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021).

Berdasar indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

Apabila dilihat dari belanja  modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I II 2020 lalu.

Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan  koperasi yang sudah sesuai target.

Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM memberikan rincian lain.

“Kementerian  Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu, yakni subsidi bunga kredit usaha,  penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost  limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM),” ucap Eddy.

Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional.

Program Kemenkop UKM yang  paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta  pengusaha mikro dengan nilai total Rp 11,76 triliun.

“Sekarang sedang proses pencarian untuk  menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran  tambahan Rp 3,6 triliun” tambah Eddy.

Berkaitan dengan itu, Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional  selama pandemi.

“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun yang  diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja, ini dalam rangka membuka lapangan  pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan  drainase, mengecat jembatan dan lain-lain. Realisasinya sudah mencapai 47% yang kami  perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja,” terang Endra Saleh Atmawidjaja,  Juru Bicara Kementerian PUPR.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan  prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,81 triliun.

Pembangunan proyek ketahanan  pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi  Rp240 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved