Breaking News:

Dishub Kota Tangerang Keluarkan Skema Operasional Transportasi Umum Selama PPKM Darurat

Dinas Perhubungan Kota Tangerang telah merancang skema transportasi umum saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Suharno
Satlantas Polres Metro Depok
Sejumlah kendaraan diputar balik di titik penyekatan Bojongsari, Kota Depok, Sabtu (3/7/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Dinas Perhubungan Kota Tangerang telah merancang skema transportasi umum saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021.

Kadishub Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menerangkan, setiap transportasi umum di wilayahnya wajib menbatas penumpang yang diangkut.

"Sesuai arahan Pemerintah Pusat soal protokol kesehatan dalam rangka menerapakan PPKM darurat, kapasitas angkut itu maksimal 70 persen," kata Wahyudi sata dihubungi, Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, jam operasional transportasi tetap sama yakni mulai pukul 04.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Baca juga: Prediksi Skor Ukraina vs Inggris Babak Perempat Final Piala Eropa 2020, Three Lions Unggul Segalanya

Sebagai informasi, vatas maksimal operasional transportasi umum sampai pukul 22.00 WIB.

Lantaran, lanjut Wahyudi, ada jadwal kereta api yang melintas di kota itu hingga pukul 21.00 WIB.

TONTON JUGA:

"Seluruh transportasi, termasuk bus AKAP (antar kota antar provinsi) dan bus AKDP (antar kota dalam provinsi)," terangnya.

Meski operasional bus AKAP atau bus AKDP bukan termasuk kewenangan Dishub Kota Tangerang, pihaknya memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional dua jenis transportasi itu.

Baca juga: 2 Hari Lagi Ditutup, Ini Tata Cara Daftar Seleksi Patriot Energi Kementerian ESDM

Kemudian layanan transportasi berbasis daring atau online seperti taksi online juga diwajibkan mengikuti aturan sesuai PPKM darurat.

Dishub pun bakal rutin menyisir jalanan di Kota Tangerang untuk memastikan transportasi umum mematuhi aturan tersebut.

"Kami lakukan pola sweeping. Kalau ada pelanggaran akan ada tindakan, bentuknya sanksi administrasi, dan sebagainya," ujar Wahyudi.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved