Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

PPKM Darurat, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI: Ada Pekerja yang Terpaksa Dirumahkan

Diterapkannya PPKM Darurat membuat sebagian pegawai pusat perbelanjaan terpaksa dirumahkan.

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
ILUSTRASI Hari pertama operasional, tak ada antrean pengunjung di Pondok Indah Mall. Sejumlah rambu khusus juga dipasang untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, Senin (15/6/2020). 

Seperti supermarket, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, apotek, toko obat, juga kegiatan sektor esensial seperti layanan perbankan yang ada di dalam mall tetap dibuka dengan pengaturan khusus.

Selain itu, juga sektor F&B diizinkan untuk beroperasi hanya untuk melayani pembelian yang dibawa pulang atau take away dan juga sistem pesan antar.

"Umumnya di pusat belanja kategori tenant yang diijinkan beroperasional pada periode PPKM Darurat hanya berjumlah sekitar 10%-18% dari keseluruhan tenant yang dimiliki oleh sebuah pusat belanja. Maka prediksi kami traffic pengunjung tentu akan sangat landai," tuturnya.

Hal ini tentu berimbas pada kerugian yang dialami oleh pengelola pusat belanja.

Dikatakan Ellen, sejak covid-19 merebak di Indonesia, pusat belanja sudah mengalami berbagai peraturan PSBB dan juga berbagai PPKM serta perketatan.

Sehingga daya tahan pusat belanja, disebutnya juga sudah sangat melemah. 

"Kerugian sudah sangat besar karena biaya operasional sebuah pusat belanja cukup besar. Di samping pusat belanja, juga masih harus memberikan discount kepada 
para tenant, sesuai dengan kemampuannya agar para tenant juga masih bisa bertahan dan membuka lapangan kerja," tuturnya.

Minta pajak dihapuskan

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD DKI juga meminta sederet kebijakan dari pemerintah menyusul adanya aturan PPKM Darurat yang berlaku.

"Kami mengharapkan bahwa sesudah tanggal 20 Juli 2021, Pusat Belanja dapat beroperasional kembali. Kepada Pemerintah daerah, kami juga mengharapkan adanya penguranan besaran PBB, meniadakan Pajak PB1 untuk Resto, Reklame dan Pajak Parkir," kata Ellen.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved