Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

PPKM Darurat, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI: Ada Pekerja yang Terpaksa Dirumahkan

Diterapkannya PPKM Darurat membuat sebagian pegawai pusat perbelanjaan terpaksa dirumahkan.

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
ILUSTRASI Hari pertama operasional, tak ada antrean pengunjung di Pondok Indah Mall. Sejumlah rambu khusus juga dipasang untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, Senin (15/6/2020). 

Dengan pembatasan yang berlaku di pusat-pusat belanja, tentunya berdampak pada kerugian bagi pengelola usaha.

Ellen menjabarkan, bahwa sebuah pusat belanja memiliki biaya operasional yanh cukup besar.

Diantaranya dengan dirancang menggunakan AC sentral dan memakai Chiller yang berkapasitas besar.

"Sehingga memang sangat tidak efisien dari segi biaya operasional, karena umumnya letak tenant F&B misalnya tidak pada 1 lantai. Namun kami juga terpaksa harus beroperasional sebagian sesuai peraturan yang sudah diterbitkan tersebut," katanya.

Asosiasi Pusat Belanja pun mengharapkan pemerintah daerah juga memberi kebijakan lain menyusul keputusan PPKM Darurat tersebut.

Mulai dari adanya penguranan besaran PBB, meniadakan Pajak PB1 untuk Resto, Reklame dan Pajak Parkir.

"Juga untuk Pemerintah Pusat kami mengharapkan dapat ditiadakannya PPH final 10% sewa yang ditanggung pihak pusat belanja, adanya pengurangan tariff PLN dan GAS, serta mohon diberikan 
subsidi bantuan biaya hidup bagi karyawan yang bergerak di pusat belanja," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved