Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Didenda Rp 300 Ribu, Pemilik Toko Pakaian di Bekasi Sebut PPKM Darurat Kurang Sosialisasi

Pemilik toko pakaian di Bekasi didenda sebesar Rp300.000 akibat melanggar kebijakan PPKM Darurat

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Sidang Operasi Yustisi pelanggar protokol kesehatan PPKM Darurat di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (8/7/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Pemilik toko pakaian di Bekasi bernama Muslim Manurung didenda sebesar Rp300.000 akibat melanggar kebijakan PPKM Darurat, dia terjaring Operasi Yustisi yang digelar petugas gabungan, Kamis (8/7/2021).

Muslim mengaku, kurang mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan PPKM Darurat. Informasi didapat hanya sebatas melalui medias sosial bukan dari pengurus lingkungan.

"Denda Rp300.000, sebenarnya sih sudah tahu dari sosmed (sosial media) doang, cuma dari RT/RW nya belum," kata Muslim usai menjalani sidang Operasi Yustisi di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (8/7/2021).

Denda sebesar itu menurut dia, cukup memberatkan mengingat kondisi bisnis yang belum juga membaik di tengah pandemi Covid-19.

"Berat banget lah lagi sulit ekonomi gini, udah gitu customer juga belum datang sehari itu cuma tiga doang," ucapnya.

Baca juga: Sidang Operasi Yustisi, Ojol di Bekasi Langgar Prokes: Hitung Uang Depan Hakim, Cuma Ada Rp20 Ribu

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Aloysius Suprijadi mengatakan, sosialisasi soal kebijakan PPKM Darurat dan Operasi Yustisi sudah dilakukan sejak Sabtu (3/7/2021).

"Sosialisasi sudah dilaksanakan beberapa hari kemarin dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan akhirnya hari ini kita lakukan penindakan," kata Aloysius.

Dia menilai, masyarakat yang mengaku tidak tersosialisasi bisa diartikan abai sehingga melakukan kegiatan yang termasuk melanggar kebijakan PPKM Darurat.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Tindak Tegas Pelanggar Aturan PPKM Darurat, Wagub Ariza: Jangan Main-main

"Mungkin memang karena wilayah yang luas kemudian masyarakat juga banyak yang tidak monitor (pantau) terkait dengan PPKM Darurat ini mereka masih abai terhadap aturan yang berlaku," ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Laksmi mengatakan, total sebanyak 24 orang yang terjaring Operasi Yustisi.

"Total denda yang diperoleh Rp1,3 juta, disetorkan ke kas negara oleh eksekutor," kata Laksmi di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

Baca juga: Libur Latihan Selama PPKM Darurat, Ini PR yang Harus Dikerjakan Pemain Persija Jakarta, Apa Saja?

Dia menjelaskan, pasal yang diterapkan dalam sidang Operasi Yustisi yakni, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Pasal 35 ayat 1 Nomor 5 tahun 2021.

"Dari 24 orang, 22 diantaranya denda sedangkan dua lagi sanksi sosial berupa menyapu halaman kantor kecamatan," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved