Haris Azhar Angkat Bicara Soal Keputusan Tak Ajukan Kasasi Vonis PT DKI atas Pinangki

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar angkat bicara soal keputusan tidak mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Editor: Wahyu Aji
KOMPAS.com/Devina Halim
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar di, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar angkat bicara soal keputusan tidak mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari.

"Menurut saya tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena Kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun tanpa disadari, keputusan kejaksaan itu sudah mengagalkan komitmen memberantas korupsi. Karena memang sejak awal terlihat nyata sangat melindungi Pinangki dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu," ujar Haris kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Menurutnya, Pinangki contoh wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia.

"Kondisi ini menyedihkan. Menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini," kata Haris.

Sementara itu Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan mestinya diganjar hukuman maksimal.

Namun jaksa tidak kasasi atas vonis Pinangki yang hanya 4 tahun penjara.

Bagi ICW seluruh proses penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata.

"Betapa tidak, begitu banyak celah-celah yang tak mau dibongkar," kata dia.

Menurutnya, salah satu hal yang terkesan enggan dibongkar yaitu terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Joko Tjandra.

"Selain itu, dalam proses hukum ini pula publik bisa melihat betapa KPK telah melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan ini," katanya.

Diberitakan, JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak mengajukan permohonan kasasi ke MA atas putusan pemangkasan hukuman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki.

"JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso saat dihubungi, Senin (5/7/2021).

Riono mengungkapkan, jaksa berpandangan tuntutan jaksa penuntut umum telah dipenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selain itu, tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved