Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Tangerang

Pemkot Tangerang Bakal Sanksi Keras Sekolah yang Nekat Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah Kota Tangerang bakal menindak tegas sekolah yang nekat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di bulan Juli ini.

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Muhammad Zulfikar
ISTIMEWA
Ilustrasi uji coba pembelajaran tatap muka di Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang bakal menindak tegas sekolah yang nekat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di bulan Juli ini.

Tindakan tegas itu berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Tangerang.

Sebab, angka penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut sedang meroket sehingga sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 20 Juli 2021.

Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Helmiati menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat tegas kepada seluruh sekolah.

"Kami sudah bikin surat pemberitahuannya ke sekolah-sekolah baik yang negeri maupun swasta, selain juga kami sampaikan lewat berbagai pertemuan dengan perwakilan sekolah yang dilakukan secara daring," jelasnya saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

Ia menyampaikan, pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak mengindahkan surat tersebut.

"Bagi sekolah negeri kita akan berikan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku, bagi sekolah swasta kita akan evaluasi izin operasional termasuk insentif dan BOP," tegasnya.

Baca juga: Sentra Vaksinasi Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta Kini Buka 24 Jam

Baca juga: PPKM Darurat Hari Ke-6, Volume Kendaraan di Pos Penyekatan Lampiri Turun Hingga 80 Persen

Baca juga: 88.931 Pelajar Se-Jakarta Utara Terdata Ikuti Vaksinasi Covid-19 yang Ditarget Rampung Akhir Juli

"Sedang untuk RA, MI dan MTS baik Negeri maupun Swasta  kita akan evakuasi BOP dan Insentifnya juga," sambung Helmiati.

Selain itu, lanjut Helmi pihak Sekolah Swasta juga dilarang untuk menahan ijazah siswa, termasuk juga SPP, Uang Bangunan dan Uang Kegiatan agar dikurangi.

"Kebijakan ini kita keluarkan karena memang kondisi ekonomi masyarakat lagi sulit mengingat banyak yang terimbas pandemi," tuturnya.

Menyinggung soal sekolah swasta yang kurang pemasukan sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Helmiati menegaskan bahwa pihak sekolah harusnya bisa lebih berempati dengan kondisi masyarakat.

"Ini kan sekarang kegiatan banyak yang dilakukan secara daring atau online pastinyakan operasional sekolah juga berkurang, pengeluarannya juga harusnya berkurang," ujarnya.

"Ya kalau alasan pemasukan kurang terus mau naikin SPP atau yang lain itu enggak masuk akal, mengingat operasional sekolah juga berkurang," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved