Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Wali Kota Bekasi Terbitkan Surat Edaran Warga Dilarang Gelar Pesta Resepsi Pernikahan

Wali Kota Bekasi menerbitkan surat edaran warga dilarang menggelar pesta resepsi pernikahan

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Ilustrasi Wali Kota Bekasi menerbitkan surat edaran warga dilarang menggelar pesta resepsi pernikahan 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi menerbitkan surat edaran warga dilarang menggelar pesta resepsi pernikahan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Wali Kota Bekasi Rahmt Effendi mengatakan, surat edaran Nomor : 556/875/Set.COVID-19 ditunjukkan bagi ketua RT/RW, Ketua Asgeprindo DPC Kota Bekasi dan Khususnya Seluruh Masyarakat Kota Bekasi.

Baca juga: Cek di Sini Daftar 45 Lokasi Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta: Kuota 300 Orang per Hari

"Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat," kata Rahmat, Rabu (14/7/2021).

Dia menjelaskan, penindaan pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan berlaku di seluruh tempat baik di lingkungan rumah, gedung dan hotel.

Baca juga: Naik Mobil Komando, Wali Kota Bekasi Terjun Langsung Woro-woro Sosialisasi Prokes

"Kegiatan resepsi ditiadakan baik di lingkup RT/RW, serta gedung pertemuan di seluruh wilayah Kota Bekasi," jelas dia.

Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan lain, seperti misalnya diklat atau pelatihan yang dilakukan di balai pertemuan, gedung dan sebagainya.

"Pengelola hotel atau balai pertemuan dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama penerapan PPKM Darurat," terangnya.

Baca juga: Tukang Pijat Sesama Jenis Bunuh Kliennya di Bekasi, Ternyata Kesal Korban Tak Jujur Positif Covid

Rahmat menjelaskan, kegiatan pertemuan, diklat atau pelatihan bisa dilaksanakan secara virtual.

"Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi/dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dicabutnya izin operasional," tegasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved