Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Bukan Perpanjang PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Cari Solusi Lain

PPKM darurat ini bukan solusi yang baik , pemerintah harus mencari cara selain PPKM darurat.

Editor: Wahyu Aji
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Virus Corona 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam Rinaldi Nasution angkat bicara terkait kebijakan perpanjangan PPKM Darurat.

Hal ini mengingat situasi perekonomian kian memburuk dan lengahnya pemerintah mencegah meningkatnya Covid-19.

"Imam mengatakan, prilaku kebijakan pemerintah ini sangat tidak konstruktif. Saya pikir kebijakan yang ada hanya berada ditataran statement yang fungsinya sebagai rasionalisasi perspektif pemerintah kepada publik bahwasanya situasi ini baik-baik saja, lihat execusinya dilapangan. PPKM darurat ini bukan solusi yang baik, pemerintah harus mencari cara selain PPKM darurat. Itu kan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PEN) besar," kata Imam kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).

Dirinya  berharap, jangan sampai ada oknum tertentu dipemerintahan yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

Menurutnya, prilaku ini kan tidak baik.

Selanjutnya terkait keputusan Presiden pada rapat terbatas kabinet, membatalkan vaksin berbayar adalah hal yang tepat.

"Karena Vaksin berbayar itu bisikan yang tidak solusitif pada rakyat. Jangan ada saling menumbalkan dalam ruang lingkup kebijakan tertentu apalagi saya pikir di kabinet ini situasi kebijakan selalu bertabrakan. Jangan sampailah kebijakan yang ada justru memperburuk situasi sosial masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Harus dikaji ulanglah," kata Imam.

Imam juga mempertanyakan, peran total Komite Penanganan Covid-19 dan Peningkatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang di Ketuai Menko Perekonomian sudah sejauh mana distribusi anggaran dengan total RP. 699,34 triliun untuk tahun ini.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam Rinaldi Nasution
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam Rinaldi Nasution (ISTIMEWA)

"Sudah terlalu banyak rasionalisasi yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat ini butuh makan dan tidak butuh kata-kata," kata Imam.

"Kemudian Hasil dari Menkes Budi Gunandi Sadikin terkait speed vaksinasi bagaimana, seperti yang beliau sampaikan Vaksinasi pertama ini untuk meningkatkan speed vaksinasi kedua agar meringankan beban APBN, itu kan ada pejabat Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan bisa di mintai itu cara mengatasi nya agar APBN terjaga. Jangan sampai Menkes ini memang sudah habis akal mengatasi Speed Vaksinasi ini. Angkat bendera putih itu lebih bagus, karena saya pikir menkes tidak tepat mendengarkan masukan yang membuat situasi semakin buruk terutama terkait vaksinasi berbayar yang sudah dibatalkan dan jangan terulang lagi untuk kedepan kebijakan yang tidak produktif bagi rakyat," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved