Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Kartu Vaksin Covid-19, Pelaku Dibayar Pakai Top Up Pulsa

Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan kartu vaksin Covid-19, surat hasil swab dan PCR palsu. Polisi telah mengamankan dua orang tersangka

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Jajaran Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan kartu vaksin Covid-19, surat hasil swab dan PCR palsu, Senin (19/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Jajaran Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan kartu vaksin Covid-19, surat hasil swab dan PCR palsu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, polisi telah mengamankan dua orang tersangka berinisial RAR dan TM.

Ia mengungkapkan, kedua tersangka menjual kartu vaksin, surat hasil swab, dan PCR palsu melalui media sosial.

"Modus operandinya, dia menawarkan hasil antigen, PCR, dan vaksin palsu melalui akun Facebook miliknya bernama Rani Maharani," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (19/7/2021).

Selain itu, lanjut Yusri, kedua tersangka juga mencatut nama klinik tertentu untuk dicantumkan dalam kop kartu vaksin, serta surat hasil swab dan PCR palsu.

Jajaran Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan kartu vaksin Covid-19, surat hasil swab dan PCR palsu, Senin (19/7/2021).
Jajaran Polda Metro Jaya membongkar kasus penjualan kartu vaksin Covid-19, surat hasil swab dan PCR palsu, Senin (19/7/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM)

"Sistem pembayarannya ada transfer di sana atau melalui top up pulsa. Nilainya beragam, ada Rp 50 ribu, Rp 70 ribu, atau Rp 100 ribu tergantung kebutuhan pelanggan," ujar dia.

Ia mengungkapkan, pemesan kartu vaksin atau surat swab dan PCR palsu biasanya adalah para pekerja yang hendak berpergian menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Gubernur Anies Targetkan 1.000 Orang Sehari di Setiap Kelurahan Disuntik Vaksin Covid-19

Para tersangka dijerat Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved