Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Anies Baswedan Mau Pidanakan Pelanggar Prokes, NasDem Singgung Omongan Jokowi Soal Humanis

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang mau memidanakan pelanggar protokol kesehatan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan keterangan terkait PPKM darurat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang mau memidanakan pelanggar protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Wibi dalam rapat pembahasan rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI.

Sebagai informasi, pada draf perubahan aturan itu, Anies Baswedan memang memasukan sanksi pidana maksimal tiga bulan kurungan bagi pelanggar prokes.

Usulan ini pun dikritik oleh Wibi yang kemudian menyinggung pesan Presiden Joko Widodo kepala pemerintah daerah dalam upaya penanganan Covid-19.

"Presiden sudah mengarahkan kita lebih humanis, ya kita lakukan cara humanis," ucapnya, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya, usulan Anies memidanakan pelanggar protokol kesehatan ini justru bertentangan dengan arahan dari Presiden Jokowi.

"Hari ini kita bicarakan diksi pidana, tentunya ini adalah bahasa yang represif, itu kekhawatiran saya," ujarnya.

Baca juga: Pria yang Berbaring di Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek Mengalami Gangguan Emosional

Baca juga: Iduladha 1442 Hijriah, Pemkot Jakarta Timur Sembelih 13 Hewan Kurban

Baca juga: Besok, Pekerja Transportasi Bisa Ikut Vaksinasi Gratis di Terminal Pulo Gebang dan Kampung Rambutan

Wibi pun menyarankan Gubernur Anies Baswedan melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengatasi pelanggar protokol kesehatan.

Terlebih, banyak masyarakat yang kini justru terhimpit masalah ekonomi imbas serangkaian pembatasan yang dilakukan pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19.

"Ini yang menjadi pemikiran saya dan batin saya sedikit agak menolak untuk bisa menerima itu di tengah kondisi seperti ini," kata dia.

Untuk itu, ia meminta Gubernur Anies Baswedan menimbang ulang usulan menyelipkan pasal pidana bagi pelanggar prokes pada draf perubahan Perda Nomor 2/2020.

Wibi juga meminta Anies Baswedan mengkaji dampak sosial yang mungkin terjadi bila pasal pidana terapkan.

"Ini harus kita kaji lebih dalam, bagaimana sosio culture kita pada saat ini, apakah tepat kita membahas ini pada saat kondisi saat ini," tuturnya.

"Atau memang ada hal lain yang persuasif yang bisa kita kedepankan, yang sesuai dengan arahan presiden," tambahnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved