Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Anies Baswedan Mau Satpol PP Jadi Penyidik Pelanggar PPKM, Pengamat: Rawan Pungli

Pengamat mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memberi kewenangan Satpol PP menjadi penyidik

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
Istimewa via Tribun Banyumas
Ilustrasi Satpol PP Pengamat mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memberi kewenangan Satpol PP menjadi penyidik 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memberi kewenangan Satpol PP menjadi penyidik seperti aparat kepolisian.

Menurutnya, hal ini sangat berlebihan lantaran penyidikan merupakan tugas dari aparat kepolisian dan kejaksaan.

"Ini berlebihan ya, karena selama ini sesuai dengan porsi masing-masing, sudah ada penyidikan itu urusan kepolisian dan kejaksaan," ucapnya, Kamis (22/7/2021).

Ia pun khawatir, pemberian kewenangan lebih ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Hal ini pun berpotensi menjadi lahan bagi oknum Satpol PP untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Tambahan Anggaran Rp 55,21 T untuk Perlindungan Sosial di Wilayah PPKM Level 4

"Kemungkinan Satpol PP jadi arogan, melakukan kekerasan, intimidasi. Nanti malah jadi pungli, wani piro gitu," ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebagai informasi, keinginan Gubernur Anies memberikan kewenangan lebih kepada Satpol PP itu tertuang dalam draf perubahan Perda Nomor 2/2020 yang Rabu (21/7/2021) kemarin diserahkan kepada DPRD DKI.

Dalam draf perubahan itu, Anies menginginkan jajaran Satpol PP mendapat kewenangan melakukan penyidikan.

Jika disetujui, Satpol PP bakal memiliki wewenang seperti polisi, mulai dari meminta keterangan hingga barang bukti yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana.

Baca juga: PPKM Level 4 Diberlakukan, Simak Informasi Terbaru dari Polda Metro Jaya Terkait Titik Penyekatan

"Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini Perda Provinsi," demikian bunyi usulan perubahan Perda itu.

Kemudian, hasil penyidikan ini nantinya bakal disampaikan kepada aparat kepolisian dan Pengadilan Negeri.

Baca juga: Anies Terbitkan Aturan PPKM Level 4: Pasar Buka hingga Pukul 13.00, Swalayan Boleh Sampai 20.00 WIB

Walau demikian, Satpol PP nantinya hanya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved