Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Kata Wagub DKI Jakarta Soal Usulan Satpol PP Jadi Penyidik Seperti Polisi: Supaya Memberi Efek Jera

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza menjelaskan soal usulan memberi kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan seperi aparat kepolisian.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza menjelaskan soal usulan memberi kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan seperi aparat kepolisian. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza menjelaskan soal usulan memberi kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan seperi aparat kepolisian.

Adapun usulan ini tertuang dalam draf perubahan Perda Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19 yang diserahkan kepada DPRD DKI pada Rabu (21/7/2021) kemarin.

TONTON JUGA

“Sudah menjadi aturan dan ketentuannya bahwa ada PNS yang memiliki kualifikasi dan kewenangan sebagai penyidik,” ucapnya, Kamis (22/7/2021).

Politisi Gerindra ini menyebut, usulan perubahan peraturan dibuat guna menguatkan Perda yang sudah diterbitkan pada November 2020 ini.

Sebab, aturan tersebut belum memuat sanksi pidana dan Satpol PP tidak bisa melakukan penyidikan kepada setiap pelanggaran protokol kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Selasa (4/5/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Selasa (4/5/2021). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

“Kami beri penguatan landasan hukum, payung hukum supaya memberi efek jera kepada masyarakat,” ujarnya di Balai Kota.

Walau nantinya sanksi pidana juga bakal dikenakan kepada pelanggar protolokol kesehatan, warga yang melanggar tidak serta merta langsung di bui.

Baca juga: Bahaya Pakai Bawang Putih untuk Atasi Hidung Tersumbat, Begini Kata Dokter Unair

Baca juga: Daging Kurban Belum Diolah? Simak Cara Hilangkan Bau Amisnya dengan Jeruk Nipis Sebelum Dimasak

Sebab, aturan ini baru berlaku bagi warga yang sudah melakukan pelanggaran prokes berulang kali.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved