Breaking News:

Pemerintah Alokasikan Tambahan Anggaran Rp 55,21 T untuk Perlindungan Sosial di Wilayah PPKM Level 4

pemerintah akan melanjutkan program subsidi upah untuk pekerja dengan penghasilan Rp 3,5 juta per bulannya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR Platform Perbankan Mitra Program Kartu Prakerja, Kamis (8/4/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp 55,21 triliun dalam rangka perpanjangan PPKM Level 4 di Pulau Jawa Bali dan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali.

“Pemerintah mempersiapkan alokasi anggaran Rp 55,21 triliun. Anggaran ini terkait penambahan program, seperti Kartu Sembako, diskon listrik, internet, Kartu Prakerja, bantuan Bulog, kartu sembako PPKM, dan lainnya," ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers “Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program subsidi upah untuk pekerja dengan penghasilan Rp 3,5 juta per bulannya. Serta menyiapkan insentif sebesar Rp 1,2 juta untuk satu juta pelaku usaha mikro, yaitu warung, warteg dan pedagang kaki lima di wilayah PPKM Level empat.

“Mekanismenya diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran oleh TNI Polri berdasarkan pedoman umum petunjuk teknis yang dilakukan juga pendampingan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP,” ujar Menko Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyambut baik sejumlah insentif yang diberikan pemerintah untuk para pelaku usaha mikro dan pekerja yang terdampak dalam penerapan PPKM Level 4.

Baca juga: Pemerintah Tak Lagi Gunakan Istilah PPKM Darurat Tapi PPKM Level 4, Ini Bedanya

Baca juga: KSP: Seluruh Masyarakat Harus Ikut Andil Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

“Ini perlu kita apresiasi, artinya memang pemerintah perlu memfokuskan perhatian utama pada pekerja dan pelaku usaha mikro yang terdampak aturan PPKM Darurat dan diberikan sejumlah bantuan sosial tunai dan juga sembako. Memang ini tidak mudah, ada tantangannya di data, tapi dalam konteks menjaga daya beli yg terdampak di PPKM ini harus dilakukan agar beli masyakat tidak terjerembab lebih dalam,” jelasnya.

Disamping itu, kata Yusuf, pemerintah juga perlu memberikan bantuan kepada para pelaku usaha maupun industri yang terdampak seperti bantuan subsidi listrik, hingga insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama periode waktu PPKM.

“Selama pemberlakuan PPKM ini para pelaku usaha harus menanggung ongkos produksi dan pendapatan pun belum pulih karena pemintaan barang dan jasa dari masyarakat belum terjadi. Sehingga untuk menekan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran, pemerintah dan pelaku usaha perlu burden sharing beban mulai dari insentif listrik atau air hingga PBB,” ungkapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved