Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Dapat Aduan Dana BST Disunat, Wakil Wali Kota Bekasi Angkat Bicara: Warga Harus Lapor

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto angkat bicara terkait aduan yang masuk dari masyarakat terkait, dana bantuan sosial tunai (BST) disunat.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Distribusi BST di RW 03, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (23/7/3021).    

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto angkat bicara terkait aduan yang masuk dari masyarakat terkait, dana bantuan sosial tunai (BST) disunat oknum tertentu.

Tri dalam akun Twitternya @mastriadhianto mengatakan, tindakan pemotongan dana BST tidak dibenarkan karena dapat melanggar hukum.

"Saya tegaskan bahwa tidak dibenarkan atas tindakan-tindakan pemotongan Dana Bansos, karna hal tersebut melanggar hukum," kata Tri, Jumat (23/7/2021).

Warga yang merasa dirugikan atau mendapat kesulitan, diharapkan dapat melapor ke petugas berwenang seperti kelurahan atau bahkan ke kantor kepolisian setempat.

Tri menambahkan, laporan yang masuk terkait pemotongan dana BST biasanya untuk alasan yang sifatnya kepentingan bersama.

"Banyak hal/alasan pemotongan dilakukan. Misal untuk kas, untuk bangun ini itu, acara ini itu yang mungkin sifatnya untuk kepentingan bersama," ucapnya.

"Silahkan dimusyawarahkan kepada semua warga tanpa terkecuali. Intinya tidak boleh ada warga yang dirugikan atas adanya pemotongan bansos," tegas dia.

Namun apabila dipotong dengan alasan dibagikan kembali untuk warga yang tidak terdaftar sebagai penerima BST, Tri mengimbau pengurus RT RW mendata nama-nama warganya.

"Pengurus RT atau RW seharusnya mendata dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Kota Bekasi. Mereka yang tak menerima BST disebabkan karena namanya tak terdaftar dalam DTKS Disos Kota Bekasi," terangnya.

Masing-masing wilayah lanjut dia, memiliki satgas kampung siaga Covid-19. Diharapkan, dapat mengawasi pendistribusian BST agar merata, tepat sasaran serta sesuai.

"Sebaliknya jika ada warga yang seharusnya tidak berhak mendapat bansos, untuk dilaporkan juga datanya agar bisa diupdate. Pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi data-data warga yang seharusnya dan tidak seharusnya mendapatkan bansos ke kemensos," tambah dia.

Baca juga: Penyaluran BST di Bekasi Secara Terpusat Dinilai Lebih Cepat Dibanding Door to Door

Baca juga: Warga Bentak Pegawai Pos Saat Salurkan BST, Lurah Aren Jaya: Hanya Salah Paham

Di Kota Bekasi, jumlah sasaran penerima BST sebanyak 167.971 tersebar di 12 kecamatan wilayah setempat.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM), berhak menerima BST Rp600 ribu terdiri dari bantuan periode Mei dan Juni 2021 masing-masing Rp200 ribu.

Mereka yang menerina BST merupakan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dari Kementerian Sosial. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved