Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Ditolak Banyak Fraksi DPRD, Upaya Anies Jerat Pidana Warga Tak Taat Prokes Temui Jalan Terjal

Upaya Pemprov DKI menyelipkan pasal pidana dalam draf perubahan Peraturan Daerah Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19 menemui ganjalan.

TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Upaya Pemprov DKI menyelipkan pasal pidana dalam draf perubahan Peraturan Daerah Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19 menemui ganjalan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Upaya Pemprov DKI menyelipkan pasal pidana dalam draf perubahan Peraturan Daerah Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19 menemui ganjalan.

Dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), banyak anggota dewan yang tidak menyetujui adanya sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

TONTON JUGA

Mayoritas para anggota dewan meminta Pemprov DKI menindak pelanggar prokes secara humanis dan edukatif.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza buka suara, ia mengaku bakal kembali melobi para anggota dewan agar mengesahkan usulan perubahan Perda Covid-19.

"Soal ditolak dan tidak ditolak, kami bahas lagi, nanti kami bahas," ucapnya di Balai Kota, Jumat (23/7/2021).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Senin (26/4/2021).
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Senin (26/4/2021).   (TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFEDA)

Menurutnya, sanksi pidana bagi pelanggar prokes ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sebab, sanksi sosial dan administrasi yang berlaku saat ini dinilai kurang efektif.

Baca juga: Mulai Besok, Jenazah Covid-19 Bisa Dikremasi Gratis Di TPU Tegal Alur, Simak Syaratnya

Walau demikian, beberapa fraksi menyampaikan keberatannya soal sanksi pidana bagi pelanggar prokes.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved