Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

DPRD DKI Tunda Pembahasan Revisi Perda Covid-19, Begini Alasannya

Bapemperda DPRD DKI menunda rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menunda rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 tentang penanganan Covid-19.

Ketua Bapemperda DKI Pantas Nainggolan mengatakan, dewan sepakat meminta data dari Pemprov DKI soal implementasi dari Perda 2/2020 yang sudah dijalankan sampai saat ini.

"Kami mau melihat efektivitas penerapan Perda 2/2020n karena Perda itu sudah kami tetapkan berdasarkan prinsip kesimbangan antara hak dan kewajiban," ucapnya, Jumat (23/7/2021).

Pantas menilai, tak adil bila terus menuntut masyarakat tanpa memperhatikan apa saja yang sudah diberikan pemerintah kepada warganya.

Terlebih, dalam draf usulan perubahan itu Pemprov DKI menyelipkan pasal pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat mau kami evaluasi, kami mau lihat. Jadi harus ada keseimbanyan," ujarnya usai rapat.

Baca juga: Usul Revisi Perda, Anies Tak Main-main Jerat Pidana Masyarakat yang Tak Taat Protokol Kesehatan

"Kami berharap masyarakat juga akan lahir kesadarannya setelah melihat apa kewajiban pemerintah," tambahnya menjelaskan.

Perwakilan fraksi-fraksi DPRD DKI yang hadir dalam rapat ini pun mempertanyakan urgensi dari keputusan memasukan pasal pidana untuk menjerat pelanggar protokol kesehatan.

Beberapa fraksi bahkan sudah menyatakan keberatan dan menolak adanya pasal pidana dalam Pergub itu, seperti Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, hingga Fraksi PKS.

Seperti yang diungkapkan oleh perwakilan dari Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo yang juga mempertanyakan implementasi dari penerapan Perda Nomor 2/2020 yang selama ini diterapkan Pemprov DKI.

Sebab, draf perubahan yang diajukan Pemprov DKI dinilainya belum menampilkan data keseluruhan terkait penerapan Perda tersebut di lapangan.

"Draf yang disampaikan ke kami itu kan parsial, artinya lebih kepada area represif, sementara upaya persuasif tidak diungkapkan selama ini," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved