Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Pelanggar Prokes Diusulkan Masuk Penjara, Polisi: Supaya Ada Efek Jera

Adi menyebut Satpol PP tidak bisa berbuat banyak ketika terdapat warga yang menolak membayar denda karena perkara itu tidak dibawa ke pengadilan.

Dok. Sudin Kominfotik Kepulauan Seribu
Razia protokol kesehatan di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (2/12/2020) 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus angkat bicara terkait revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu pasal dalam draf revisi Perda tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penyidikan.

Menanggapi hal itu, Yusri mengatakan hanya Satpol PP yang memiliki sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berhak melakukan penyidikan.

Selain itu, penyidikan yang dilakukan Satpol PP tetap di bawah pengawasan polisi.

"Anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi penyidik PPNS di bawah pengawasan kepolisian, tapi mereka penegak. Penyidik di dalam internalnya," ujar Yusri.

Menurut Yusri, penyidikan yang dimaksud berkaitan dengan Perda di daerah masing-masing. Bukan penyidik seperti di kepolisian.

"Bukan penyidik seperti polisi yang semua bisa. Dia penegak aturan di dalam perda di daerah masing-masing. Kemarin perda tentang PPKM tentang penanganan operasi yustisi sudah keluar," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved