Amankan Peserta Bawa Senjata Tajam, Polisi Bubarkan Pengunjuk Rasa PPKM di Dekat Istana Negara

Polisi membubarkan massa penolak PPKM di dekat Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021).

TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Ilustrasi: Pihak kepolisian mengamankan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), di dekat Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Polisi membubarkan massa penolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di dekat Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021).

Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Wisnu Wardana, mengatakan massa aksi tersebut tidak memiliki izin resmi.

Polisi juga menutup sejumlah akses jalan yang menuju ke Istana Negara.

"Mereka semua kami imbau membubarkan diri dan akses jalan ditutup," kata Wisnu kepada Wartawan, Sabtu (24/7/2021).

"Jadi, tiap yang akan melaksanakan aksi di sini akan segera kami imbau membubarkan diri," lanjut Wisnu.

Baca juga: Ada Seruan Aksi Jokowi End Game Saat PPKM Level 4 di DKI, Polisi Tutup Jalan Menuju Istana Negara

Dia melanjutkan, terdapat 400 aparat kepolisian yang mengawasi massa aksi.

Mulai dari area Glodok Jakarta Barat hingga Bundaran Senayan Jakarta Pusat.

"Kebijakan lalu lintas khusus demo hari ini masih pada masa PPKM. Tidak boleh melaksanakan aksi atau berkerumun seperti itu," kata Wisnu.

Baca juga: Ada Tetangganya yang Petugas Boleh Gelar Hajatan Saat PPKM, Ibu Ini Menangis Memohon Hal yang Sama

Selain itu, polisi juga mengamankan peserta aksi yang membawa senjata tajam (sajam).

"Ada yang kami amankan karena membawa sajam," kata Wisnu.

"Demonya juga tidak ada pemberitahuan secara resmi ke polisi," lanjut Wisnu.

Dia melanjutkan, para peserta unjuk rasa yang turun ke jalan ini terpancing seruan anonim atau orang yang belum diketahui identitasnya.

"Itu kan melalui pamflet-pamflet saja di media sosial. Ajakan itu tentunya ada dampaknya ya menentang kebijakan pemerintah," jelas Wisnu.

Artinya, kata Wisnu, para peserta unjuk rasa tak mengacuhkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

"Seharusnya orang-orang tetap berada di rumah menjaga mencegah supaya tidak terjadi penularan Covid-19," ucap Wisnu.

Kendati begitu, Wisnu mengatakan belum dapat memastikan jumlah peserta unjuk rasa yang diamankan.

"Masih dalam pemeriksaan saat ini masih ada petugas kami di lapangan sedang mengawasi," tutup Wisnu.

Polisi Tutup Jalan Menuju Istana Negara

Polisi lalu lintas menutup akses jalan menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/7/2021).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Lilik Sumardi, mengatakan penutupan jalan ini guna mengantisipasi massa yang dikabarkan bakal berunjuk rasa menuju Istana Negara.

Lilik menyebut, penutupan jalan ini meliputi Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Timur, dan kawasan Harmoni.

"Penutupan jalan sudah kami lakukan sejak 20.00 WIB menggunakan road barrier dan kawat berduri," kata Lilik, saat dikonfirmasi, Sabtu (24/7/2021).

Lilik menjelaskan, pemasangan kawat berduri akan diperbanyak jika massa aksi datang berjumlah 500-an.

"Jika tiga ratusan orang kami tidak pasang kawat berduri," kata Lilik.

Lilik mengatakan, seruan aksi yang dikabarkan bakal turun ke jalan menuju Istana Negara ini tidak ada izin.

Sebab, aparat melarang keras unjuk rasa selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Lilik mengimbau masyarakat agar di rumah dan tidak terprovokasi ajakan unjuk rasa yang tersebar melalui pamflet di media sosial.

"Tolong masyarakat jangan terprovokasi karena kita ini sedang berjuang melawan Covid-19," imbau Lilik.

"Pelan-pelan semoga angka Covid-19 di Jakarta ini berkurang," lanjutnya.

Diketahui, pamflet berisi ajakan oknum ojek online (ojol) untuk berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, viral pada media sosial.

Dalam pamflet tersebut, seluruh elemen masyarakat diajak turun ke jalan pada Sabtu (24/7/2021) besok.

Menanggapi hal ini, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun menegaskan bukan pihaknya yang membuat pamflet.

Igun mengatakan, pamflet tersebut dibuat oleh provokator yang tidak bertanggung jawab.

"Polri harus usut tuntas aktor provokator yang ada di belakang pembuatan pamflet tersebut dan penyebarnya," kata Igun, saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Jumat (23/7/2021).

Igun mengimbau para pengemudi ojol tidak terprovokasi ajakan tersebut.

"Garda menyarankan agar rekan-rekan driver ojol tetap aktifitas mencari nafkah seperti biasa saja," imbau Igun.

"Jangan terprovokasi oleh sebaran-sebaran yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Karena ojol sendiri saat PPKM ini merupakan prioritas pada lintasan lintasan penyekatan, khusus untuk ojol menjadi prioritas utama," lanjutnya.

Dia menegaskan, seruan turun ke jalan tersebut tidak benar.

"Tidak ada aksi. Sebaran pamflet Seruan 'Aksi Nasional Jokowi End Game' itu hanya mencatut profesi ojol saja," kata Igun, saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Jumat (23/7/2021).

"Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda juga merasa dirugikan atas sebaran provokasi tersebut yang membawa nama driver ojol untuk kepentingan politis pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut Igun.

Garda pun mengimbau kepada perusahaan-perusahaan aplikator untuk melaporkan kepada kepolisian ihwal pembohongan tersebut. 

"Karena pihak pembuat pamflet tersebut mencatut nama dan logo perusahaan-perusahaan aplikator sehingga merugikan para mitra ojolnya juga," tutup Igun. 

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved