Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

PPKM Diperpanjang, Ini Catatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

IKAPPI merespon baik kebijakan pemerintah yang memberlakukan sejumlah penyesuaian baru dalam sektor ekonomi pada perpanjangan PPKM Level 4

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Erik Sinaga
(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
Ilustrasi IKAPPI merespon baik kebijakan pemerintah yang memberlakukan sejumlah penyesuaian baru dalam sektor ekonomi pada perpanjangan PPKM Level 4 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merespon baik kebijakan pemerintah yang memberlakukan sejumlah penyesuaian baru dalam sektor ekonomi pada perpanjangan PPKM Level 4 ini.

Mengacu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2021, pemerintah telah memberi sedikit kelonggaran terhadap beberapa sektor ekonomi.

Diantaranya seperti pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam
operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%, juga pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat.

Baca juga: PPKM Level 4, Pasar Tanah Abang Beroperasi Kembali Hari Ini

Sementara untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry,
pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat.

Meski begitu, Ketua Bidang Infokom DPP IKAPPI Muhammad Ainun Najib mengatakan, ada sejumlah catatan yang diberikan oleh IKAPPI terkait perpanjangan PPKM Level 4 ini.

Diantaranya, IKAPPI meminta agar Pemerintah Daerah tidak sewenang-wenang terhadap kebijakan yang sudah diarahkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Limbah Medis Jarum Suntik di Tempat Sampah Sekolah di Depok, Begini Penjelasan Camat Tapos

Ia meminta, agar pembukaan pasar tradisional harus dilakukan menyeluruh.

"IKAPPI minta kepada pemerintah daerah untuk tidak 'balelo' atau tidak sewenang-wenang terhadap kebijakan masing-masing daerah yang sudah di arahkan oleh presiden. Artinya, pembukaan pasar tradisional harus menyeluruh walau bukan pedagang yang menjual bahan pokok tetap harus dibuka dengan protokol kesehatan dan ketetapan jam operasional," kata Ainun Najib, yang dikutip dari keterangan pers pada Senin (26/7/2021).

Selain itu, pihaknya juga mendorong percepatan vaksinasi di pasar tradisional.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved