Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Tiga Perusahaan di Kota Bekasi Langgar PPKM Darurat Didenda Bayar Rp22.000.000

perusahaan di wilayah Kota Bekasi melanggar kebijakan PPKM Darurat, total denda yang berhasil terkumpul sebanyak Rp22.000.000.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Selasa (27/7/2021).    

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Sebanyak tiga perusahaan di wilayah Kota Bekasi melanggar kebijakan PPKM Darurat, total denda yang berhasil terkumpul sebanyak Rp22.000.000.

Hal ini disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah saat dijumpai di Pokso Penanganan Covid-19 Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Senin (27/7/2021).

"Ada tiga perusahaan satu di Kecamatan Rawalumbu, kedua di Kecamatan Bantargebang, itu merekan melaksanakan work from office (WFO) 100 persen," kata Abi.

Seperti diketahui, untuk kegaiatan usaha di luar sektor esensial dan kritikal melakukan work from home (WFH) 100 persen.

Dalam kebijakan PPKM Darurat, bagi perusahaan industri di luar esensial dan kritikal dapat membuat surat Izin Operasional dan Izin Mobilitas Perusahaan (IOIM) ke Kementerian Perindustrian.

Menurut Abi, tiga perusahaan di Kota Bekasi yang terjaring operasi yustisi bergerak di luar sektor esensial dan kritikal sehingga wajib mengantongi IOIM atau menerapkan WFH 100 persen.

Baca juga: Total Denda yang Terkumpul dari Pelanggar PPKM Daturat di Kota Bekasi Capai Rp33 Juta Lebih

Baca juga: PPKM Level 4, BOR Rumah Sakit di Kota Bekasi Mulai Turun Jadi 65 Persen

"Jadi perusahaan yang kita kenakan denda itu tetap memperkerjakan pegawainya 100 persen tidak WFH, itu ada perusahaan konfeksi salah satunya," jelas dia.

Secara keseluruhan, ketiga pabrik dikenakan denda Rp22.000.000 juta. Abi tidak merinci berapa besaran denda masing-masing perusahaan yang melanggar PPKM Darurat.

Namun dia menjelaskan, jika ditambah dengan denda perorangan atau pelaku usaha yang melanggar PPKM Darurat seluruhnya terkumpul Rp55.605.000.

"Jadi Operasi Yustisi periode 8 - 19 Juli 2021, ada perorangan sebanyak 283 orang jumlah denda Rp33.605.000, ditambah denda tiga perusahaan tadi jadi Rp55.605.000," jelasnya.

Adapun untuk denda yang terkumpul, Abi memastikan langsung masuk ke kas negara. Pihaknya melakukan operasi yustisi bersama Kepolisian, TNI serta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

"Uangnya langsung masuk ke kas negara, jadi hakim yang memutuskan sanksi perpedoman perda Nomor 5 tahun 2021 tentang ketertiban umum," tegasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved