Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Total Denda yang Terkumpul dari Pelanggar PPKM Daturat di Kota Bekasi Capai Rp33 Juta Lebih

Kepala Satpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah mengatakan, selama PPKM Darurat pihaknya bersama unsur gabung menggelar operasi yustisi

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Kasatpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Selasa (27/7/2021).    

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Kepala Satpol PP Kota Bekasi Abi Hurairah mengatakan, selama PPKM Darurat pihaknya bersama unsur gabung menggelar operasi yustisi dengan total denda yang terkumpul mencapai Rp33.605.000.

"Dari tanggal 8 sampai 19 Juli 2021 kita menggelar operasi yustisi penindakan pelanggar PPKM Darurat, total denda yang terkumpul Rp33.605.000," kata Abi di Stadion Patriot, Senin (27/7/2021).

Dia menjelaskan, denda sebanyak itu diterima dari warga yang kedapatan melanggar kebijakan PPKM Darurat sebanyak 251 orang.

Mereka lanjut dia, kebanyakan merupakan pelaku usaha yang masih melayani makan minun di tempat, operasional jam buka dan untuk perorangan contoh pelanggarannya tidak memakai masker.

"Ada juga sembilan pelanggar yang kita kenakan sanksi sosial berupa menyapu jalan atau fasilitas publik," jelasnya.

Setiap operasi yustisi, pihaknya melibatkan unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri. Sidang dilakukan ditempat dengan menghadirkan hakim yang memutuskan besaran denda sanksi.

Baca juga: Vaksin Covid-19 untuk Anak di Kota Bekasi Sasar Pelajar SMP Sederajat

Baca juga: Distribusi Sembako dan Obat, Wali Kota Bekasi Datangi Rumah-rumah Warga yang Isolasi Mandiri

"Kita berpatokan Perda Jawa Barat Nomor 5 tahun 2021 tentang ketertiban umum," jelas dia.

Untuk di PPKM Level 4, pihaknya juga mengagendakan operasi yustisi di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Kebijakan PPKM Level 4 tidak jauh berbeda dengan PPKM Darurat di mana, perkantoran atau perusahaan non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) 100 persen.

Pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara hanya membolehkan kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori esensial dan kritikal.

"Kita jadwalkan setiap hari kita lakukan penjadwalan (operasi yustisi), besok kita mulai operasi lagi," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved