Breaking News:

Wajah Ketakutan, Ibu Diduga Korban Pungli Bansos di Tangerang Mendadak Cabut Omongan: Saya Grogi

Aryani, warga Karang Tengah, Kota Tangerang yang awalnya mengaku mendapatkan perlakuan pungutan liar (pungli) saat menerima bantuan PKH dari Kemensos

Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Aryani (kiri) saat disambangi di rumahnya di kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang soal pemotongan dana bantuan sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, Kamis (29/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Diduga korban pungutan liar soal bantuan sosial (Bansos) di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tiba-tiba saja mengaku hal yang berbeda saat dikunjungi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kemarin, Rabu (28/7/2021).

Adalah Aryani, warga Karang Tengah, Kota Tangerang yang awalnya mengaku mendapatkan perlakuan pungutan liar (pungli) saat menerima bantuan PKH dari Kemensos yakni sebesar Rp 50 ribu.

TONTON JUGA

Saat ditemui kembali di rumahnya pada Kamis (29/7/2021), Aryani tiba-tiba saja menarik omongannya.

Dalam nada lemas, muka layu dan memelas, ia mengaku kalau tidak ada pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial berbentuk PKH dari oknum mana pun.

Ia berujar kala ditanya Risma dirinya hanya grogi jadi asal ngomong tanpa berpikir dua kali.

Aryani (kiri) saat disambangi di rumahnya di kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang soal pemotongan dana bantuan sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, Kamis (29/7/2021).
Aryani (kiri) saat disambangi di rumahnya di kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang soal pemotongan dana bantuan sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, Kamis (29/7/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA)

"Enggak, enggak ada pemotongan, waktu saya hanya grogi saja. Saya bingung mau ngomong apa soalnya tiba-tiba banyak orang dateng," kata Aryani saat dijumpai dikediamannya.

Saat disambagi, ekspresi takut terlihat jelas dari raut wajah Aryanih.

Baca juga: Passing Grade Tes SKD Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Diumumkan, Nilai Ambang Batas TKP Melonjak Drastis

Baca juga: Komnas PA: Jutaan Anak Indonesia Rentan jadi Yatim Piatu Akibat Pandemi Covid-19

Saat berbicara pun sedikit terbata-bata seakan takut untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Nampak dia juga berkali-kali berdiskusi dengan seorang tetangga yang mendampinginya saat diwawancarai.

Dia mengaku tidak ada pemotongan Bansos sebesar Rp 50 ribu. Ucapan dia itu keluar secata spontan.

TONTON JUGA

"Tidak ada (Pemotongan Bansos Rp 50 ribu). Saya grogi itu," ucap Aryani secara berulang-ulang.

Kemudian kata dia, kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dipegang oleh pendamping.

Namun, dipegang oleh KPM masing-masing.

"Ini dipegang sama saya," katanya lagi.

Baca juga: Viral Bocah di Duren Sawit Duel Satu Lawan Satu, Ternyata Cuma Tentukan Pemenang Sepak Bola Plastik

Dia juga mengaku ucapannya saat ini dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Tidak ada, ini saya benar-benar grogi," singkat Aryani.

Pemerintah Kota Tangerang baru membuka hotline atau layanan pengaduan bilamana ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Sebab, pada Rabu (28/7/2021) Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan menemukan ada oknum yang melakukan pungutan liar dari bansos.

Pungutan liar berupa penyunatan dana bansos yang diberikan kepada masyarakat di Kota Tangerang.

TONTON JUGA

Lucunya, ternyata selama ini Pemerintah Kota Tangerang baru saja membuka hotline layanan pengaduan soal bantuan sosial.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, identitas masyarakat yang mengadu sudah pasti akan dirahasiakan bila menghubungi hotline tersebut.

"Bagi warga Kota Tangerang yang bansosnya dipotong oleh oknum-oknum, kami minta laporkan ke nomor. Kami sampaikan dan namanya akan dirahasiakan dan mereka akan tetap dapat jaminan untuk dapatkan bantuan," jelas Arief, Kamis (29/7/2021).

Sebagai informasi, nomor pengaduan bansos dapat dihubungi di 08111500293.

Namun, nomor tersebut tidak menerima sambungan telepon dalam bentuk apapun, hanya aduan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Nomor pun tidak bisa digunakan sebagai media pendaftaran bantuan sosial hanya untuk aduan bansos seperti pungli, tidak tepat sasaran dan lainnya.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Papua, untuk Pahami Indahnya Toleransi Berbasis Kearifan Lokal

"Sebagai tindak lanjut Kapolres, Kajari dan saya berikan jaminan ke masyarakat bahwa proses bansos berjalan tetap dengan tertib dan lancar sesuai aturan perundang-undangan," ujar Arief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.

Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.

Saat Risma tanya seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.

"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)

"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya.

Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT.

Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

Baca juga: Sangar Saat Beraksi, Pria Ini Ngumpet Di Bawah Kasur Saat Rumahnya Didatangi Polisi

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," pintanya.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya, kalo kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya," kata Risma.

Baca juga: Hasil Badminton Olimpiade Tokyo 2020: Kalahkan Wakil China, Greysia/Apriyani Lolos ke Semifinal

Pemerintah Kota Tangerang Buat Hotline Pengaduan

Pemerintah Kota Tangerang baru membuka hotline atau layanan pengaduan bilamana ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Sebab, pada Rabu (28/7/2021) Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan menemukan ada oknum yang melakukan pungutan liar dari Bansos.

Pungutan liar berupa penyunatan dana bansos yang diberikan kepada masyarakat di Kota Tangerang.

Lucunya, ternyata selama ini Pemerintah Kota Tangerang baru saja membuka hotline layanan pengaduan soal bantuan sosial.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, identitas masyarakat yang mengadu sudah pasti akan dirahasiakan bila menghubungi hotline tersebut.

Baca juga: Cair Juli 2021, Cek Penerima Bansos Rp 600 Ribu & Beras 10 Kg Klik cekbansos.kemensos.go.id

"Bagi warga Kota Tangerang yang bansosnya dipotong oleh oknum-oknum, kami minta laporkan ke nomor. Kami sampaikan dan namanya akan dirahasiakan dan mereka akan tetap dapat jaminan untuk dapatkan bantuan," jelas Arief, Kamis (29/7/2021).

Sebagai informasi, nomor pengaduan bansos dapat dihubungi di 08111500293.

Namun, nomor tersebut tidak menerima sambungan telepon dalam bentuk apapun, hanya aduan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Nomor pun tidak bisa digunakan sebagai media pendaftaran bantuan sosial hanya untuk aduan bansos seperti pungli, tidak tepat sasaran dan lainnya.

Baca juga: Sisihkan Bansos Tunai untuk untuk Perbaikan Ambulans, Pengurus RW 05 Beji Depok: Butuh Rp6,5 Juta

"Sebagai tindak lanjut Kapolres, Kajari dan saya berikan jaminan ke masyarakat bahwa proses bansos berjalan tetap dengan tertib dan lancar sesuai aturan perundang-undangan," ujar Arief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang.

Jenis bantuan yang diberikan oleh Kemensos antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako.

Saat Risma tanya seorang warga, di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh oknum.

"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram, Rabu (28/7/2021)

"Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," sambungnya.

Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT.

Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

Baca juga: Datang ke Tangerang, Menteri Risma Ngomel Soal Bansos Disunat, Menteri Tito Minta Tim Khusus Tracing

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," pintanya.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat kan bahaya, kalo kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin nya juga ada disitu tidak boleh semestinya," kata Risma.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved