Breaking News:

Terpidana Pinangki Masih Ditahan di Salemba, MAKI: Segera Eksekusi ke Rutan Pondok Bambu

Boyamin Saiman menyebut jangan sampai terjadi perlakuan spesial penahanan Pinangki tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum.

Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman 

TRIBUNJAKARTA.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman angkat bicara soal dugaan perlakuan istimewa terhadap eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kabarnya, terpidana kasus suap dan gratifikasi Djoko Tjandra tersebut masih tinggal di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Padahal Pinangki seharusnya harus dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. 

Boyamin Saiman menyebut jangan sampai terjadi perlakuan spesial penahanan Pinangki jadi sebab  disparitas penegakan hukum.

Pihaknya berencana akan melaporkan informasi tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan disingkat (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021)

Boyamin mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu.

Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding Senin 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun.

Salah satu alasan hakim memangkas hukuman tersebut yaitu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tak mengajukan kasasi terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Tak hanya itu, imbas dari putusan tersebut, hukuman Djoko Tjandra selaku pihak yang melakukan penyuapan pun dipangkas menjadi 3,5 tahun penjara.

"Sumber masalahnya kalau kita runut sebenarnya ini adalah keengganan Jaksa Agung memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan terkesan menurut saya bahkan ini tidak disuruh. Ini berarti bisa jadi malah dilarang untuk mengajukan kasasi," ujar Boyamin.

Menurutnya, selama ini Jaksa Agung diam seribu bahasa, padahal banyak desakan dan bahkan sudah ia laporkan kepada presiden.

"Tapi nyatanya tidak kasasi dan yang memberikan jawaban hanya Kajari Jakarta Pusat, yang mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan kasasi. padahal banyak alasan untuk mengajukan kasasi kan," katanya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved