Breaking News:

Tolak Belajar Online, Orangtua Murid di Cipayung Keluarkan Anak dari Sekolah

Kepala sekolah PAUD, Nurrohmah mengatakan sebelum keputusan diambil sejumlah orangtua murid bahkan nekat mengeluarkan anak didiknya sebagai protes

Penulis: Bima Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
freepik.com
Ilustrasi belajar online 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG - Satu Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan/Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur mengakui hingga kini melakukan kegiatan belajar tatap muka dilarang saat PPKM Level 4.

Keputusan tersebut diambil karena para orangtua murid mendesak pihak Yayasan melakukan uji coba tatap muka dengan alasan pembelajaran online memberatkan dan tidak efektif bagi anak.

Kepala sekolah PAUD, Nurrohmah mengatakan sebelum keputusan diambil sejumlah orangtua murid bahkan nekat mengeluarkan anak didiknya sebagai bentuk protes pembelajaran online.

"Ibu, daripada anak saya online sekolahnya mendingan saya keluar sekolah saja. Kata wali murid seperti itu. Ini sudah ada dua anak yang mundur (keluar) dari sekolah," kata Nurrohmah menirukan ucapan orangtua murid di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (3/8/2021).

Kedua orangtua yang memilih mengeluarkan anaknya dari PAUD pimpinan Nurrohmah merasa pendidikan hasil dididikan guru di sekolah lebih bagus dan mudah dimengerti anak.

Beda hasil saat anak melakukan belajar online di rumah via zoom dengan pendampingan orangtua di rumah, mereka merasa materi disampaikan sulit dimengerti oleh anak.

Sementara modul pendampingan bagi orangtua saat mendampingi anak belajar online dirasa tidak banyak membantu, terlebih bagi orangtua memiliki banyak anak karena harus membagi perhatian.

"Dua anak ini mundur semenjak sekolah online. Saya sendiri bingung bagaimana solusinya untuk menghadapi wali murid seperti ini. Akhirnya saya cari jalan keluar bagaimana satu minggu sekolah dua hari," ujarnya.

Nurrohmah menuturkan keputusan melakukan belajar tatap muka pada hari Selasa dan Kamis ini tidak mudah bagi pengurus Yayasan karena tahu sanksi bila melanggar peraturan pemerintah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved