Breaking News:

Eks Ketua Komisi Yudisial Ungkap Dua Sisi Hubungan Politik dan Hukum di Indonesia

Eks Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum mengungkapkan terdapat dua sisi hubungan antara Politik dan hukum di Indonesia.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Istimewa/dokumentasi acara
Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 13 bertema "Hukum dan Politik Indonesia yang digelar secara zoom, Rabu (4/8/2021) malam. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Eks Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum mengungkapkan terdapat dua sisi hubungan antara Politik dan hukum di Indonesia.

Aidul yang menjadi Ketua Komisi Yudisial periode 2016-2018 berbicara kepada peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 13 bertema "Hukum dan Politik Indonesia yang digelar secara zoom, Rabu (4/8/2021) malam.

"Yang perlu kita pahami adalah relasi antara hukum dan politik. Jadi kalau kita bicara tentang hukum dan politik, biasanya kita akan berbicara tentang dua sisi dari hubungan tersebut. Pertama melahirkan apa yang disebut dengan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy), dan kedua adalah dimensi politik dan hukum (Politics of Law)" papar Aidul.

Aidul memaparkan, kebijakan dalam bidang hukum terdiri dari tiga hal diantaranya pembentukan hukum yakni (legislasi) UUD, Ketetapan MPR, dan UU.

Selanjutnya penegakan hukum (regulasi dan ajudikasi) kebijakan pemerintah, putusan pengadilan, dan ketiga pembaharuan hukum (legislasi, regulasi, ajudikasi).

"Kebijakan hukum dapat dilihat dari pembentukan huk atau legislasi, atau dalam bentuk Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR, UU. Di sana akan terlihat sebenarnya arah kebijakan hukum itu seperti apa? Dan si situlah proses politik mempengaruhi arah kebijakan," ujar Aidul.

Baca juga: Eka Supria Atmaja Putera Asli Bekasi, Rintis Politik dari Kepala Desa Hingga Jadi Bupati Bekasi

Aidul mencontohkan arah kebijakan tersebut seperti proses perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Misalnya yang agak menonjol misalkan dalam kasus KPK misalkan ya. Di situ ada proses politik, ada proses legislasi pembentukan hukum lalu mengarah pada misalkan salah satunya adalah perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, lalu muncul juga ada beberapa dalam penyadapan lalu dibatasi. Itu bagian dari kebijakan hukum sebenarnya. Dan itu wewenang dari legislasi," jelasnya.

Kedua, jelas Aidul, hubungan hukum dan politik melahirkan bentuk penegakan hukum antara lain regulasi, serta juga dapat ditemukan pada putusan pengadilan.

Aidul menyebut, pada pengadilan akan ada kebijakan hukum, dan terjadi juga dimensi politik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved