Antisipasi Virus Corona di DKI

Dinkes DKI Ungkap Alasan Boros Anggaran Buat Beli Masker dan Rapid Test: Cuma Masalah Administrasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti buka suara soal pemborosan anggaran yang dilakukan pihaknya selama periode 2020 lalu.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti buka suara soal pemborosan anggaran yang dilakukan pihaknya selama periode 2020 lalu. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti buka suara soal pemborosan anggaran yang dilakukan pihaknya selama periode 2020 lalu.

Sebagai informasi, pemborosan anggaran mencapai hampir Rp7 miliar ini merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan BPK, Pemprov DKI dinilai melakukan pemborosan anggaran untuk pembelian masker N95 dan alat rapid test.

Widyastuti bilang, pemborosan yang dilakukan pihaknya hanya masalah administrasi saja.

"Semuanya tidak ada kerugian negara, hanya masalah administrasi saja," ucapnya, Jumat (6/8/2021).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti saat ditemui di Balai Kota, Selasa (30/11/2020).
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti saat ditemui di Balai Kota, Selasa (30/11/2020). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menjelaskan, pemborosan terjadi karena harga jual di pasaran saat itu masih sangat tinggi, khususnya untuk alat rapid test.

Terlebih, PT NPN yang awalnya ditunjuk sebagai penyedia 50 ribu alat rapid test mengalami keterlambatan pengiriman.

Baca juga: Ucapan Orang Miskin Buat Pembunuh Berantai Dendam, Terkuak Detik-detik Tragedi Maut Kebun Sawit

Untuk itu, Dinkes menjalin kerja sama lagi dengan PT TKM untuk pengadaan 40 ribu alat rapid test.

Walau harganya lebih mahal, namun PT TKM bisa menyelesaikan pembelian alat rapid test itu dalam waktu empat hari saja.

"Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman (alat rapid test) secara rutin. Kami menyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan kan belum ada kepastian," ujarnya di kantor Dinkes DKI, Gambir, Jakarta Pusat.

"Sehingga kami perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan," tambahnya menjelaskan.

Kemudian, pemborosan Rp5,8 miliar untuk pembelian masker N95 juga dilakukan lantaran Dinkes DKI harus mengganti merek masker yang dibeli sebelumnya.

Sebab, ditemukan banyak keluhan dari masker N95 merek Respokare yang dibeli dari PT IDS.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved