Antisipasi Virus Corona di DKI

Hari Terakhir PPKM Level 4 DKI, Epidemilog Bilang Aturan Bisa Dilonggarakan, Asalkan

Epidemilog Universitas Kristen Indonesia Gilbert Simanjuntak menilai, pemerintah harus menggencarkan vaksinasi Covid-19 di lingkup RT/RW.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
(KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI)
Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak di Komisi B, DPRD DKI, Senin (3/2/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Epidemilog Universitas Kristen Indonesia Gilbert Simanjuntak menilai, pemerintah harus menggencarkan vaksinasi Covid-19 di lingkup RT/RW.

Bila capaian vaksinasi di seluruh RT/RW sudah tinggi maka pemerintah bisa melonggarkan aturan dengan menurunkan status PPKM ke Level 3.

"Bila mencapai target per-RW, maka dapat diberi kelonggaram bertahap," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini, Senin (9/8/2021).

Sebagai informasi, DKI Jakarta hingga hari ini masih menerapkan PPKM Level 4 sejak 20 Juli 2021 lalu.

Penerapan PPKM Level 4 pun bakal berakhir hari ini dan Pemprov DKI masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Walau penyebaran Covid-19 di ibu kota mulai melandai, Gilbert menilai, hal ini belum bisa menjadi jaminan untuk dilakukannya pelonggaran.

Sebab, kenaikan kasus bisa kapan saja terjadi, seperti yang terjadi saat gelombang kedua Covid-19 menerjang pada Juli lalu.

Untuk mengatasi masalah itu, Gilbert menilai, solusi satu-satunya ialah dengan mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Viral Video Suntik Vaksin Diduga Kosong di Pluit, Orangtua Murid Khawatir: Hal Ini Berbahaya

"Pencapaian vaksinasi harus menjadi target yang juga harus segera tercapai agar ekonomi dapat dibuka perlahan," ujarnya.

Politisi PDIP ini menyebut, hal ini tak hanya berlaku di DKI Jakarta, tapi juga untuk seluruh daerah di Indonesia.

"Daerah yang mencapai target, dapat diberi kelonggaran aktivitas perekonomian secara bertahap," kata dia.

Untuk mengebut program vaksinasi itu, Gilbert meminta Pemprov DKI menyerahkan data masyarakat yang sudah divaksin kepada pihak RT/RW.

Dengan demikian, Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW bisa menelusuri dan mengajak warganya yang belum divaksin untuk mengikuti program vaksinasi.

"Tanpa data ini, tidak akan pernah diketahui dengan jelas siapa yang belum divaksin. Kegunaan NIK secara mendasar dan tepat guna adalah pada saat sekarang," kata Gilbert. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved