Batal Jadi Sultan, Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Berbahan Louis Vuitton Tak Dilanjutkan

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Anggota DPRD Kota Tangerang mendadak jadi perbincangan lantaran menghabiskan anggaran Rp 675 juta hanya untuk membeli baju dinas.

Anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 itu naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2020 menuai polemik.

Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp 312,5 juta pada 2020.

Kadung membuat heboh, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya sudah membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.

Baca juga: Buang Badan Soal Baju Dinas Louis Vuitton, Ketua DPRD Kota Tangerang: Kami Nggak Pernah Sebut Merek

Baca juga: Warga Kota Tangerang Harus Tahu: DPRD Habiskan Rp 675 Juta Buat Beli Baju, Pakai Bahan Louis Vuitton

"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot saat ditemui di kantornya, Selasa (10/8/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.

"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.

Berikut sejumlah fakta  anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang:

Berbahan Louis Vuitton

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.

Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Hadi menuturkan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.

Terdapat empat peserta tender saat proses lelang sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

Pengakuan Pokja ULP

Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.

Menurut dia, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian itu adalah tim PPK.

Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021. 

Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta.

Rapat bahas nasib anggaran fantastis

DPRD Kota Tangerang bakal mengadakan rapat soal anggaran pengadaan bahan tersebut pada Selasa (10/8/2021) ini.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo berujar, terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan besok soal anggaran bahan pakaian tersebut, salah satunya dibatalkan.

"Kalau opsinya ada yang usul dibatalkan. Kalau Bang Jandi (Direktur LSM Lembaga Kebijakan Publik) usul ada dua, dibatalkan atau dievaluasi," papar Gatot, Senin (9/8/2021).

Pihak yang akan berpartisipasi dalam rapat itu adalah pimpinan dewan, pimpinan fraksi, sekretariat, dan pimpinan komisi.

Gatot menjanjikan konferensi pers atas hasil rapat bakal digelar usai mereka membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, anggaran bahan pakaian anggota DPRD bukan dibahas oleh pihaknya, melainkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Sekwan Kota Tangerang.

Minta diperlakukan adil Gatot meminta diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.

Baca juga: Kekasih Korban Diduga Jadi Dalang Kebakaran Maut di Tangerang, Kapolsek: Kami Merasa Tertantang

Menurutnya, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, melainkan anggaran bahan pakaian anggota Dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga.

Politikus PDI-P itu bahkan meminta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.

"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.

Klaim miliki sense of crisis Gatot menyebutkan, pihaknya tetap memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis) meski anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD mencapai Rp 675 juta.

Menurut dia, sense of crisis instansinya dibuktikan dengan pembatalan wacana pengadaan mobil DPRD Kota Tangerang.

"Kita kalau bicara sense of crisis, kita sudah buktikan. Pengadaan mobil sudah dua kali lelang, gagal," ungkapnya. 

Gatot menyebutkan, DPRD tidak hanya membatalkan hal itu saja.

Pihaknya juga membatalkan wacana pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang bernilai Rp 40 miliar.

Gatot beranggapan, seharusnya masukan yang ditujukan ke instansinya diutarakan sebelum proses lelang pengadaan bahan pakaian selesai dilakukan.

Dia mengaku bingung dengan polemik yang mencuat usai pemenang lelang itu telah ditentukan. (Kompas.com/TribunJakarta) (*)