Wakil Gubernur DKI Sebut Mal dan Tempat Ibadah di Jakarta Sudah Boleh Buka

Dalam masa PPKM Level 4 kali ini, pemerintah bakal kembali membuka pusat perbelanjaan atau mal dan tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberi keterangan di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (4/8/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, pelonggaran bakal dilakukan selama masa perpanjangan PPKM Level 4 hingga 16 Agustus 2021 mendatang.

Dalam masa PPKM Level 4 kali ini, pemerintah bakal kembali membuka pusat perbelanjaan atau mal dan tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Ada pelonggaran-pelonggaran, seperti rumah ibadah dan mal dimungkinkan dibuka dengan kapasitas 25 persen," ucapnya, Selasa (10/8/2021).

Nantinya, masyarakat yang boleh berkegiatan dan mal dan tempat ibadah hanya yang sudah divaksin.

"Nanti ada discan (kartu vaksinnya), kan ada QR Codenya," ujarnya di Balai Kota.

Bagi masyarakat yang belum divaksin dengan alasan kesehatan, komorbid maupun penyintas Covid-19, bisa berkegiatan di mal dan tempat ibadah dengan cara menunjukkan surat keterangan dokter.

"Anak-anak di bawah 12 tahun juga tidak boleh. Nanti detailnya diatur Dinas Pariwisata," kata dia.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 yang Menjalani Isolasi Mandiri di Graha Wisata TMII Terus Menurun

Baca juga: Kabar Duka, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Arifin Meninggal Dunia

Baca juga: Lagi Kumpul Keluarga di Vila Cisarua, Motor hingga Helm Dicuri Maling

Politisi Gerindra ini menjelaskan, pelonggaran dilakukan lantaran penyebaran Covid-19 di ibu kota sudah melandai.

Walau demikian, Ariza mengingatkan warganya untuk tetap disiplin dan taat menjalankan protokol kesehatan.

Sebab, lonjakan kasus Covid-19 bisa kapan saja terjadi bila masyarakat lengah dan abai protokol kesehatan.

"Kami minta seluruh warga untuk disiplin, jadikan prokes sebagai sebuah kebutuhan. Jangan selalu ada aparat baru taat," kata dia.

"Jangan karena ada sanksi baru taat, tapi kita harus taat selalu karena kita meyakini bahwa prokes ini kebutuhan kita bersama," tambahnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved