Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

PPKM Level 4: Sektor Esensial Kapasitas Pegawai 50 Persen dan Nonesensial di Jakarta WHF 100 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan guna menyesuaikan perpanjangan PPKM Level 4

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Erik Sinaga
(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
Ilustrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan guna menyesuaikan perpanjangan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan guna menyesuaikan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4

Kebijakan tersebut menyinggung ihwal berkegiatan pada tempat kerja atau perkantoran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut para pegawai yang bekerja di perkantoran wajib 100 persen kerja dari rumah atau work from home (WHF).

"Kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran sektor nonesensial WFH sebesar 100 persen," kata Anies, kepada Wartawan, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Di Tengah PPKM Level 4, Situ Lengkong Serpong Ramai Pengunjung Tanpa Pengawasan Petugas

Menyoal sektor yang esensial seperti bidang keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dan pensiun dan lembaga pembiayaan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

"Maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran, guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," jelas Anies.

Sejumlah warga tampak asyik berolahraga di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat saat PPKM Level 4, Minggu (8/8/2021).
Sejumlah warga tampak asyik berolahraga di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat saat PPKM Level 4, Minggu (8/8/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI)

Selain itu, sektor esensial seperti pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan juga diizinkan dengan kapasitas 50 persen pegawai yang WFH.

Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Baca juga: Aturan Perpanjangan PPKM Level 4 di DKI: Sarana Olahraga & Restoran di Ruang Terbuka Bisa Beroperasi

"Meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat," ucap Anies.

Anies menambahkan, kebijakan kapasitas 50 persen pegawai yang WFH dan work from office (WFO) berlaku pada bidang perhotelan non-penanganan karantina dan
ndustri orientasi ekspor.

Baca juga: Kisah Warga Cipete Bikin Warung Makan Bagi yang Terdampak PPKM: Per Bungkus Hanya Rp 2 Ribu

"Serta penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir, atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor," tutur Anies.

"Karena wajib memiliki Izin Operasional dan mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)," tutup mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan ini.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved