Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Utara Tergintegrasi 100 Persen

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) 100 persen.

Editor: Wahyu Aji
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) 100 persen.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan bahwa Sulut menjadi provinsi ke-17 yang berhasil mengintegrasikan JDIH hingga 100 persen melalui portal www.jdihn.go.id.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/8/2021) mengatakan bahwa capaian tersebut berkat dukungan 32 anggota JDIH Sulut yang terdiri dari unsur Pemerintah, sekretariat dewan daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Antusias para anggota dalam berpartisipasi merupakan bagian untuk memajukan pembangunan hukum dan HAM di Bumi Nyiur Melambai.

Keberhasilan Sulawesi Utara atas capaian integrasi JDIH disampaikan langsung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.

Hingga saat ini masih ada 17 provinsi di Tanah Air yang belum merealisasikan atau mengintegrasikan JDIH hingga 100 persen, kata dia seperti dikutip dari WartaKotalive.com.

Keberhasilan Sulut menjadi provinsi ke-17 dalam hal integrasi JDIH semakin istimewa, mengingat hal itu berdekatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.

"Ini hadiah bagi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia," kata Ronald.

Ronald berpesan agar keberhasilan integrasi JDIH tidak membuat seluruh anggota berpuas diri serta tetap memperbaharui data yang ada.

Sehingga, tujuan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) sebagai medium dokumen hukum nasional dapat tercapai secara optimal di Sulut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

JDIHN juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Wadah tersebut menyajikan informasi hukum serta data produk hukum yang berlaku dan selalu diperbarui menjadi sesuatu yang dibutuhkan.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved