Revitalisasi Kawasan Monas Terancam Gagal karena Terbentur Aturan
anggaran revitalisasi kawasan Monas pada 2022 terancam stop lagi karena terbentur aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) secara keseluruhan terbentur aturan.
Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Heru, menjelaskan konsep revitalisasi seluruh kawasan Monas akan berubah jika "ibu kota" jadi dipindahkan ke Kalimantan.
"Kalau kami susun nanti ibu kota akan seperti apa kasusnya. kalo sudah yakin di sana (Kalimantan) pasti berbeda konsep (revitalisasinya)," kata Heru, kepada Wartawan, Sabtu (21/8/2021).
Selain itu, anggaran revitalisasi kawasan Monas pada 2022 terancam stop lagi karena terbentur aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Prinsipnya bagaimana mau merancang fisik, kami belum total keseluruhan. Makanya kami mau merancang fisik dulu, keseluruhan," jelas Heru.
Karenanya, Heru menyebut akan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar konsep revitalisasi dan anggarannya ditetapkan.
Baca juga: Masyarakat Serbu Area Monas Saat HUT ke-76 RI, Satpol PP Imbau Jaga Prokes
"Kami akan usulkan, mudah-mudahan bisa dtetapkan. Dulu kan usulan Perpres (Peraturan Presiden) dari Pemda (Pemerintah Daerah), kemudian dijadikan Perpres oleh pusat," jelasnya.
"Kalau sekarang ya sama. Pak gubernur bisa usulkan lagi karena di daerah kan ketentuannya gubernur," lanjut dia.
Menyoal waktu revitalisasi kawasan seluruh Monas, kata Heru, secepat mungkin segera dilaksanakan.
Namun, hal tersebut masih menunggu penuntasan revitalisasi taman-taman di Monas dari Dinas Petamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
"Karena dulu ada Perpres, kami yang siapkan konsep Perpres, nanti Pergub (Peraturan Gubernur) dari segi tamannya, Dinas Petamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta," tutur dia.
Sebelumnya, proyek revitalisasi Monas mandek imbas pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota sejak 2020.

Padahal, proyek yang mulai dikerjakan sejak 2019 ini ditargetkan rampung 2021.