Dituding Pemborosan Pengadaan Lahan Makam, Pemprov DKI: Tidak Ada Kerugian Negara
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menindaklanjuti rekomendasi atas sejumlah temuan BPK pada LKPD Tahun Anggaran 2020
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
"Jadi, ada penghematan sebesar Rp2.551.242.000," sambungnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi buka suara soal tuntutan Fraksi PSI yang mendesak Pemprov DKI segera membuka lahan pemakaman yang telah dibeli menggunakan anggaran APBD 2020.
Menurutnya, sudah seharusnya Pemprov DKI terbuka dalam penggunaan anggaran, terutama dalam upaya penanganan Covid-19.
"Soal pembelian lahan, Pemprov DKI harus terbuka kepada publik. Bila Pemda DKI sembunyi-sembunyi dalam pengadaan lahan, apalagi anggota dewan tidak mengetahui, ini sudah indikasi ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan," ucapnya, Sabtu (23/1/2021).
Baca juga: Makna di Balik Plakat Blok Makam Syuhada dan Blok Makam Santo Yosef-Arimatea di TPU Rorotan
Ia menilai, sejak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, proses pengadaan lahan Pemprov DKI memang terkesan tertutup.
"Memang sangat aneh ya, era Anies pengadaan lahan tertutup. Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri," ujarnya.
Tak hanya Anies, Uchok juga menyentil Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya banyak namun kinerjanya sangat minim.
"TGUPP juga diam-diam saja. Padahal pengadaan lahan seperti bisnis pada era Anies ini," kata dia.
