Musda Jawa Barat Dinilai Langgar Aturan, DPP KNPI Ambil Langkah Tegas

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Setelah mengkaji rangkaian proses penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XV Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Jawa Barat yang akan digelar di Garut pada tanggal 25 Agustus 2021, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dibawah kepemimpinan Haris Pertama, telah mengambil langkah tegas.

Kegiatan Musda itu diduga kuat melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengarah pada tindakan inkostitusional.

DPP KNPI menilai bahwa DPD KNPI Jawa Barat telah beberapa kali melakukan manuver yang bertentangan dengan konstitusi diantaranya Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Provinsi dan penyelenggaraan Musda XV KNPI Jawa Barat yang dilakukan oleh pengurus yang telah habis masa periodisasi kepengurusan.

Hal tersebut telah menjadi dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama untuk menunjuk saudara Giofedi Rauf sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Jawa Barat.

“Saya saat ini telah diberikan amanah oleh Ketua Umum DPP KNPI sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Jawa Barat. Keputusan penunjukan Caretaker ini didasari adanya tindakan pelanggaran atas konstitusi organisasi diantaranya pelanggaran atas pasal 32 ayat (2) AD KNPI terkait masa jabatan yang telah melebihi 3 tahun dan tidak adanya perpanjangan masa jabatan, kemudian pelanggaran atas pasal 10 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (2) AD KNPI huruf a terkait utusan DPP KNPI sebagai peserta rapimda provinsi dan peserta Musda bahwa tidak terdapat undangan dan pemberitahuan kepada DPP KNPI dari KNPI Jawa Barat perihal pelaksanaan rapimda dan Musda XV KNPI Jawa Barat. Perlu diketahui bersama bahwa peserta dari unsur DPP KNPI merupakan pimpinan sidang dalam Musda sesuai dengan peraturan organisasi," tegas Giofedi Rauf kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: DPP KNPI Nilai Tranformasi Digital adalah Keharusan Bagi UMKM

Banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Caretaker Ketua KNPI Jawa Barat yang telah ditunjuk. “Saya diberikan tugas oleh Ketua Umum DPP KNPI untuk menjalankan dan menegakan aturan organisasi, dalam hal ini di KNPI Jawa Barat. Bila hal ini tidak segera dibenahi maka kedepannya dapat meruntuhkan marwah dan citra KNPI Jawa Barat,” ujar Caretaker Ketua DPD KNPI Jawa Baratn itu.

Caretaker Ketua DPD KNPI Jawa Barat juga meminta kepada seluruh pemangku kebijakan di Provinsi Jawa Barat untuk berhati-hati dalam menyikapi penyelenggaraan Musda XV KNPI Jawa Barat.

“Kami meminta kepada para pimpinan institusi di Jawa Barat untuk tidak tergesa-gesa mendukung pelaksanaan Musda yang tidak memenuhi aturan main organisasi sehingga kedepan produk Musda ini akan cacat secara konstitusi. Dan perlu diingat bahwa KNPI Jawa Barat merupakan organisasi yang diisi oleh para pemuda sebagai calon pemimpin masa depan, oleh kerena itu pemuda harus menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku jangan sampai dibutakan dengan kepentingan jabatan semata," tutur Giofedi Rauf.