Breaking News:

Wacana Amandemen UUD 1945, Ketum Masika ICMI: Kepentingan Elite Bukan Kebutuhan Rakyat

Dengan demikian, Ismail menegaskan, DPR dan MPR harusnya jika ingin melakukan amandemen UUD 1945 harusnya bertanya kepada rakyat bukan presiden.

Editor: Wahyu Aji
Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI), Ismail Rumadan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI), Ismail Rumadan, meminta MPR dan DPR RI tidak mewacanakan amandemen Undang-undang Dasar 1945 karena situasi saat ini belum tepat.

Menurut Ismail, saat ini seluruh elemen bangsa Indonesia masih kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.

“Wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945 waktunya belum tepat saat ini. Sebaiknya MPR dan DPR fokus kawal pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat yang terdampak akibad covid-19,” kata Ismail Rumadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (28/8/2021) siang.

Ismail menjelaskan, saat ini rakyat sedang membutuhkan perhatian pemerintah terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya setelah berbagai kebijakan pembatasan aktivitas yang dikeluarkan pemerintah.

“Hari ini rakyat butuh makan, rakyat tidak paham soal Amandemen UUD 1945. Karena amandemen UUD 1945 hanya keinginan elite, bukan keinginan rakyat,” katanya.

Dengan demikian, Ismail menegaskan, DPR dan MPR harusnya jika ingin melakukan amandemen UUD 1945 harusnya bertanya kepada rakyat bukan presiden.

Sebab, sejatinya mereka adalah wakil rakyat di parlemen.

“MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan Majelis Permusyawaratan Presiden. Jadi parlu dipertanyakan apa urgensinya mau mengamandemen UUD 1945 di tengah kelaparan rakyat akibat pamdemi Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tergantung pada dinamika politik dan para pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan.

"Apakah akan dilakukan amandemen terbatas, ini tergantung dinamika politik dan 'stakeholder' di gedung parlemen ini yaitu pimpinan partai politik, lalu para cendikiawan, akademisi, dan praktisi yang dapat mewujudkan itu semua," kata Bamsoet.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved