Singgung Cara Anies Baswedan, Bergerilya Jadi Taktik PDIP Cari Dukungan Interpelasi Formula E

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta memiliki taktik untuk memuluskan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal itu terkait rencana interpelasi mengenai kebijakan Formula E.

Fraksi PDIP berencana mengajukan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rencana menggelar Formula E pada 2022.

Kini, Fraksi PDI Perjuangan menggalang dukungan melalui warga ibu kota.

Pasalnya, tujuh fraksi di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat menolak memakai hak interpelasi soal Formula E.

Baca juga: Muluskan Hak Interpelasi, PDIP Galang Dukungan Warga Hingga Lakukan Gerilya

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak menampik jumlah anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi masih kalah dibanding dengan yang menolaknya.

Saat ini ada 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mengajukan hak interpelasi.

Sedangkan, 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak itu.

Dengan meyakini warga Jakarta, Gembong yakin mereka dapat mendorong wakil rakyatnya di legislatif untuk memakai hak interpelasi.

Pasalnya, Gembong memproyeksikan, nilai kerugian ajang balap ini bila tetap digelar sesuai rencana sampai 2024 mencapai Rp 1,36 triliun.

“Tugas kami meyakinkan pada rakyat Jakarta dulu, sebab dengan rakyat Jakarta yakin dengan yang ditempuh PDI Perjuangan, maka wakilnya (anggota fraksi lain) pasti bersama-sama kami juga,” kata Gembong di kantornya, Selasa (31/8/2021).

Menurut Gembong, anggota dewan yang berada di DPRD DKI Jakarta merupakan kepanjangan tangan masyarakat di pemerintahan.

Karena itu, Gembong merasa keberadaan mereka di DPRD DKI Jakarta hanya sebatas bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Tuan kita ini rakyat, hari ini kami menjelaskan pada tuan kita bahwa inilah kalau kita mengadakan (Formula E) akan menghamburkan uang dan membakar uang yang begitu banyak,” ujar Gembong.

Di sisi lain, 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan juga bergerilya mengajak koleganya di fraksi lain agar memakai hak interpelasi.

Mereka melakukan cara pendekatan secara pribadi, hingga kelembagaan antar fraksi.

Baca juga: Ngotot Interpelasi Mas Anies, PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T

“Jadi, 25 orang ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa langkah untuk bertanya kepada pak Gubernur itu adalah langkah yang positif,” kata Gembong.

Gembong juga menyinggung langkah komunikasi politik para anggota dari tujuh fraksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka membahas ajang balap Formula E di forum tidak resmi melalui jamuan makan malam pada Kamis (26/8/2021) lalu.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Klaim Anak Buah Anies Menghadap, Lobi Minta Batalkan Interpelasi Formula E

Sedangkan, PDI Perjuangan dan PSI hendak memakai forum resmi melalui rapat paripurna.

Justru dalam forum resmi itu, kata Gembong, Anies dapat berbicara banyak hal tentang konsepnya menggelar turnamen Formula E dengan rinci kepada warga Jakarta.

Sebab rapat paripurna dapat disaksikan langsung oleh warga Jakarta.

“Kalau kami kan bertanya sesuai konstitusional, sedangkan mereka dengan cara inkonstitusional,” kata Gembong berkelakar.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).

Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.

Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti. Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.

“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19.

Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali. “Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik.

Baca juga: Beda Gaya Gubernur DKI Sikapi Interpelasi: Ahok Tantang Balik DPRD, Anies Jamu Makan Pimpinan Fraksi

Wagub DKI Jakarta Riza Patria Bantah Pemborosan Anggaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 triliun bila Formula E jadi digelar di ibu kota.

Riza menuturkan anggaran yang dikeluarkan untuk menggelar Formula E tak sampai fi angka yang diprediksi oleh Fraksi PDIP DPRD DKI itu.

"Ya, tidak sampai sebesar itu dana Formula E," ucapnya di Balai Kota, Rabu (1/9/2021).

Walau demikian, orang nomor dua di DKI ini mengaku menghargai temuan dari Fraksi PDIP.

Oleh karena itu, Riza mengajak Fraksi PDIP untuk berdiskusi dengan Pemprov DKI perihal hitung-hitungan pemborosan anggaran yang dibuatnya itu.

"Silakan saja bagi teman-teman PDIP, malai punya datanya silakan disampaikan,' ujarnya.

Diberitakan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun.

Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.

Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.

Baca juga: Wagub DKI Bantah Anies Minta Dukungan Tolak Interpelasi Formula E Waktu Jamu 7 Fraksi DPRD

Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.

"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.

Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.

Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.

Baca juga: 7 Fraksi Kompak Bela Mas Anies Tolak Interpelasi Formula E, PDIP: Mereka Ini Koalisi Galau

"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.

Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.

Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak penggunaan hak interpelasi itu.

Padahal, saat ini PDIP dan PSI baru mengumpulkan 33 suara atau kurang 21 suara guna memenuhi kuorum 50 persen + 1 jumlah anggota legislatif.

Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono tetap optimus interpelasi bisa bergulir.

Lobi-lobi terhadap anggota dewan dari fraksi lain pun bakal ditetap dilakukan PDIP.

"Insya Allah dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, dengan baca bismillah, Insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik," ucap Gembong. (WartaKotalive.com/TribunJakarta.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Fraksi PDI Perjuangan Galang Dukungan Warga untuk Luluskan Hak Interpelasi,