Formula E

Anggota DPRD DKI Kenneth: Kalau Anies Utamakan Bantu Warga Susah karena Pandemi, Batalkan Formula E

Anies Rasyid Baswedan sepertinya tak ambil pusing soal rencana pengajuan hak interpelasi perihal balapan Formula E yang di pelopori oleh Fraksi PDIP

Editor: Wahyu Aji
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sepertinya tak ambil pusing soal rencana pengajuan hak interpelasi perihal balapan Formula E yang di pelopori oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Anies pun mengatakan, pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi virus corona (Covid-19), ketimbang masalah interpelasi Formula E.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, jika Gubernur DKI Anies Baswedan benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya Balapan Formula E dibatalkan dan kembalikan uang rakyat yang nilainya sangat fantastis itu.

"Jika memang Pak Anies benar-benar mengutamakan kepentingan warga, kenapa tidak dibatalkan saja agenda Balapan Formula E di Jakarta. Karena uang yang sudah masuk jumlahnya tidak sedikit, dan jika di kembalikan uangnya itu sangat bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat Jakarta yang kesusahan karena terdampak Pandemi Covid-19," ketus Kenneth dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).

Pria yang akrab disapa Kent itu pun tak khawatir, jika langkah Interpelasi balapan Formula E ini di anggap tidak akan berhasil.

Menurutnya, warga Jakarta akan dapat menilai siapa pejabat yang betul-betul bekerja menjalankan kewajibannya untuk mewakili aspirasi masyarakat terkait polemik pagelaran balapan Formula E ini.

"Saya tidak khawatir terkait pendapat beberapa pengamat dan rekan-rekan anggota dewan, bahwa Interpelasi ini akan gagal dan dianggap kami ini sedang berkhayal, yang penting kami sudah mengambil langkah awal dengan bertujuan supaya ada transparansi mengenai anggaran balapan Formula E ini, yang sudah disetor menggunakan APBD. Karena masyarakat berhak tau uang mereka dipakai kemana dan untuk apa saja?" sambung Kent.

Menurut Kent, Masyarakat DKI Jakarta perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami defisit, banyak program prioritas tidak berjalan karena tidak punya anggaran, tetapi Gubernur DKI Anies malah kekeuh mau mengadakan pagelaran balap mobil listrik tersebut.

Ada apa sebenarnya? Dan untuk rekan- rekan anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi dan berpendapat masyarakat saat ini tengah menunggu aksi-aksi konkret untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19.

Baca juga: Formappi Sebut Partai Penolak Interpelasi Formula E Terganggu Kepentingannya

"Bagaimana mau melakukan aksi konkret menolong masyarakat? wong uang Pemprov DKI Jakarta saja defisit. Contoh, distribusi KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja carut marut, banyak murid yang berhak mendapatkan bantuan KJP tetapi di rekening Bank DKI mereka tidak uang, dan mereka terancam putus sekolah. Kemudian karena dampak PPKM yang terus berlanjut ini, banyak warga yang terkena PHK dan harus di rumahkan. Apa solusi untuk mereka? apakah Gubernur Anies sudah berfikir untuk mengantisipasi hal ini?, belum lagi sektor UMKM yang terdampak karena pandemi ini, banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan bantuan modal kerja supaya mereka bisa melanjutkan usahanya. Justru menurut kami dengan langkah interpelasi ini malah lebih konkret dan lebih kerja nyata. Kami ingin gubenur anies transparan dengan Masyarakat DKI Jakarta, di banding kami diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Uang Masyarakat Jakarta di hambur-hamburkan begitu saja. Dengan membatalkan pagelaran balapan Formula E serta mengalokasikan dana yang hampir Rp1 triliun itu, bisa untuk menolong masyarakat yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19," tegas Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Kent pun mengakui, jika dirinya salah satu anggota dewan yang mengkritik keras disaat pohon-pohon di Monumen Nasional (Monas) ditebang dengan berdalih untuk pagelaran balapan Formula E tersebut, akan tetapi hal itu terlanjur mendapat sorotan dari pemerintah pusat.

"Ada juga rekan anggota dewan yang menyindir kami, kalau ingin meminta informasi dari Gubernur Anies tidak perlu melakukan langkah Interpelasi, lha selama ini kami sudah baik-baik kok mempertanyakan permasalahan rencana pagelaran balapan Formula E ini, Saya malah termasuk yang paling keras mengkritik, pada saat awal ada pemotongan pohon di Monas, tetapi rupanya Gubernur Anies tidak menghargai kami. Bukannya menjawab, malah menframing seakan-akan kami berpolitik ingin menjatuhkan Pak Anies dengan melakukan langkah interpelasi ini," tutur Kent.

2016/2017 FIA Formula E Championship in Monte-Carlo, Monaco, Saturday (13/5/2017). Sebastien Buemi (SUI), Renault e.Dams, Spark-Renault, Renault Z.E 16.
ILUSTRASI 2016/2017 FIA Formula E Championship in Monte-Carlo, Monaco, Saturday (13/5/2017). Sebastien Buemi (SUI), Renault e.Dams, Spark-Renault, Renault Z.E 16. (Sam Bloxham/LAT/Formula E)

Menurut Kent, Interpelasi sudah tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 322. Seharusnya, orang nomor satu di DKI Jakarta itu bersikap ksatria untuk bisa menjelaskan perihal rencana pagelaran Formula E.

"Satu hal yang patut Anda ketahui Pak Anies yang terhormat, Interpelasi itu di atur oleh Undang-Undang dan tidak ada konsekwensi apa-apa. Seharusnya tinggal Anda jawab saja interpelasi ini agar tidak gaduh dan bertele-tele. Dengan makin anda diam dan bermanuver kemana- mana, justru semakin menunjukkan bahwa memang pagelaran balapan Formula E ini ada masalah, kami hanya inginkan keterbukaan. Biar ada rapat Paripurna, rapat Paripurna ini bisa menjadi panggung Anda mengklarifikasi dan mempertanggung jawabkan semua tentang polemik Formula E di depan masyarakat Jakarta. Jawab semuanya di sana, ada media, masyarakat bisa hadir mendengarkan mengenai hal ini, supaya pada akhirnya menjadi terang benderang dan masyarakat paham, uang mereka di pakai untuk apa saja. Simple kok. Itu saja," tegas Kent.

Kent pun mempertanyakan pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan para pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 malam di rumah dinas Gubernur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved