DPRD DKI Banjir Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies: Kecurigaan PKS Hingga Reaksi Ariza

Karangan bunga mendukung interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membanjiri halaman gedung DPRD. Apa kata Riza Patria dan PKS?

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021). Adanya karangan bunga tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza hingga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Karangan bunga mendukung interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Diketahui fraksi PDI Perjuangan dan PSI berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Anies terkait gelaran Formula E.

Adanya karangan bunga tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza hingga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani.

Reaksi Ariza

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan karangan bunga tersebut.

Ia menilai karangan bunga tersebut merupakan sesuatu yang biasa sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya.

Baca juga: Gedung DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Dukung Interpelasi Formula E, Wagub DKI Mendadak Bilang Begini

"Enggak apa-apa, biasa kan ini negara, ibu kota provinsi yang demokratis. Semua punya kesempatan yang sama," kata Ariza, Jumat (3/9/2021).

"Ada yang setuju, juga ada yang menolak. Ada yang mendukung, dan ada yang tidak setuju," tambahnya menjelaskan.

Riza pun menghargai pendapat yang disampaikan beberapa warga yang mengirimkan karangan bunga tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan uji coba terbatas kartu transportasi dan aplikasi JakLingko, Selasa (31/8/2021)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan uji coba terbatas kartu transportasi dan aplikasi JakLingko, Selasa (31/8/2021) (Istimewa)

"Tapi semua sesuai aturan koridor hukum atau mekanisme yang ada. Kami hormati semua pendapat, masukan, silakan, semua ada mekanisme aturan," tuturnya.

Ariza pun mengaku tak mau terlalu mencampuri masalah interpelasi yang diusulkan 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI ini.

Pasalnya, interpelasi merupakan hak dari masing-masing anggota legislatif yang tak bisa diintervensi pihak lain, termasuk Pemprov DKI.

"Kami tidak ingin mengintervensi atau mencampuri. Semua sesuai ketentuan, tentu juga banyak yang menolak, dan sebagainya," kata Riza.

Baca juga: Penampakan Banjir Karangan Bunga di Halaman DPRD DKI yang Dituding PKS Pengirimnya Segelintir Orang

Kecurigaan PKS

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani curiga dengan karangan bunga yang membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya belasan bunga yang tak diketahui pengirimnya itu tidak bisa mewakili seluruh warga Jakarta.

"Jangan-jangan yang ngirim itu cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya merasa apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat," kata Ahmad Yani, Kamis (2/9/2021).

Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021).
Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI)

Ia menilai kurang tepat pengajuan hak interpelasi yang ngotot diusulkan PDIP dan PSI itu kurang tepat.

Ia menilai PDIP dan PSI seharusnya fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dibandingkan sibuk menggulirkan hak interpelasi.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan, memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi," ujarnya.

Baca juga: Karangan Bunga Berjejer Sindir Rektor UI Usai Ketahuan Rangkap Jabatan: Buruk Muka Cermin Dibelah

Terlebih, banyak program-program penting yang hingga kini masih belum diselesaikan oleh DPRD DKI, seperti revisi RPJMD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, hingga RAPBD 2022.

"Kami memandang interpelasi bukan penyelesaian, karena sesungguhnya masalah Formula E sudah selesai karena sudah dianggarkan tahun 2019," tuturnya.

Ia pun menduga, ada motif lain di balik ngototnya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi.

"Komisi-komisi juga sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI. Jadi untuk apa lagi kita minta keterangan? Ini kelihatan ada nilai politis di belakang ini," kata dia.

PKS Lebih Pilih Bahas daerah (RPJMD) 2017-2022

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 ketimbang memakai hak interpelasi Formula E.

PKS pun mengingatkan rekan-rekannya di parlemen bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kami Fraksi PKS memandang sekarang bukan interpelasi, tapi yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kami bisa fokus memberikan pelayanan memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Kamis (2/9/2021).

"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan dilakukan,” tambahnya.

Menurut Yani, satu diantara cara berkontribusi dalam pembangunan Jakarta itu, adalah segera membahas revisi RPJMD.

Visi dan Misi dari Gubernur DKI Jakarta itu harus segera diparipurnakan untuk kepentingan rakyat.

“Kemudian soal APBD (2021) perubahan dan juga kami harus mempersiapkan R-APBD 2022,” ujarnya.

ILUSTRASI. Gedung DPRD DKI Jakarta.
ILUSTRASI. Gedung DPRD DKI Jakarta. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, kata Yani, akan mengajak koleganya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

Sebab, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

“Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat,” ucapnya.

Sebagai informasi, interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E belakangan menjadi polemik di kalangan DPRD DKI Jakarta.

Hal ini mencuat usai tujuh fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak interpelasi usai diundang mas Anies makan malam di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Upaya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi pun terancam bakal lantaran kurangnya dukungan dari anggota legislatif lainnya.

Saat ini koalisi PDIP dan PSI baru bisa mengumpulkan tanda tangan dari 33 anggota dewan.

Padahal, syarat untuk menggulirkan interpelasi dibutuhkan dukungan 50 persen + 1 anggota DPRD DKI atau 54 suara legislatif.

Artinya, masih kurang 21 suara agar interpelasi benar-benar bisa digulirkan.

Sementara itu, Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dibanjiri karangan bunga berisi dukungan untuk PDIP dan PSI agar konsisten menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Interpelasi ini menyusul ngototnya Anies menggelar Formula E di akhir jabatannya, sementara pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pantauan TribunJakarta.com, belasan karangan bunga itu tampak berjejer di halaman gedung DPRD DKI.

Dari informasi yang didapat, karangan bunga tersebut mulai berdatangan sejak Rabu (1/9/2021) malam.

Mayoritas karangan bunga itu berisi ucapan terima kasih kepada PDIP dan PSI yang dianggap telah mengawal uang rakyat yang mau digunakan mas Anies untuk menggelar Formula E.

"Terima kasih PDIP dan PSI untuk mempertanyakan pemakaian uang rakyat oleh Gubernur DKI," demikian isi karangan bunga yang dikirim Alumni ITS Cinta NKRI dikutip Kamis (2/9/2021).

"Terima kasih PDIP dan PSI penjaga amanat dan uang rakyat DKI," bunyi isi karangan bunga dari pejuang NKRI.

Selain karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI, ada juga beberapa karangan duka cita yang ditujukan untuk tujuh fraksi DPRD DKI yang menolak interpelasi.

"Turut berduka cita atas matinya suara rakyat oleh penolakan interpelasi 7 parpol, semoga semakin ditinggalkan konstituen," bunyi karangan bunga dari Sembari atau Semangat Baru Indonesia. (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved