Breaking News:

Jadi Tersangka Kasus yang Sudah Dihentikan, Lutfi Kirim Surat Terbuka

Tersangka masuk pekarangan tanpa izin yang berhak, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Surat terbuka dari tersangka masuk pekarangan orang lain 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tersangka masuk pekarangan tanpa izin yang berhak, R. Lutfi Bin Sech Abdullah bin Awab bin Ali Altway, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Ia merasa diperlakukan tidak adil dan meminta kepastian hukum atas dirinya yang menyandang status tersangka dari perkara yang pernah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polda Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Surat terbuka tertanggal 16 Juli 2021 tersebut merupakan upaya mencari keadilan yang telah dilakukan Lutfi selama kurang lebih tiga tahun terakhir ke berbagai institusi atau lembaga yang dianggap mampu membebaskan dirinya dari jerat hukum yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang.

“Kami mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi sebagai bentuk keputusasaan kami menghadapi proses hukum yang sewenang-wenang oleh oknum penegak hukum,” kata Lutfi, Jumat (3/9/2021).

“Ini permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penetapan status tersangka oleh penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

Umar Saleh yang ditunjuk Lutfi sebagai kuasa keluarga mengatakan pamannya (Lutfi) berharap Presiden Jokowi berkenan turun tangan menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar menghentikan perkara yang oleh Paminal Polri sendiri dianggap tidak prosedural.

Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propam (SP2HP2) tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani Brigjen Nanang Avianto, saat ini sudah berpangkat inspektur jenderal (Irjen), dengan tegas disebutkan:

“Ketika dilakukan gelar peningkatan status tersangka terhadaap terlapor (Lutfi), penyidik belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkaranya yakni: Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta, Direksi PTPN XI (pemilik asal SHGB no.1444) dan Tim Pelaksanaan Tugas Penelitian Data, Yuridis, administrasi dan Data Fisik dari BPN Kota Jakarta Pusat, serta ahli pertanahan. Bahwa tersangka juga memiliki legalitas kepemilikan berupa Eigendom Verponding No 8923 yang tercatat di BPN Kota Jakarta Pusat”

Pertimbangan Paminal Polri terhadap AKBP GS  Cs akhirnya disidangkan di Biro pertanggungjawaban profesi (wabprof) pada 5 Agustus 2021, beberapa pekan sebelum telegram rahasia Kapolri keluar, dimana AKBP GS mendapat promosi jabatan menjadi Kapolres di Kalimantan selatan.

Lutfi ditersangkakan melalui gelar perkara yang diinisiasi oleh Kasubdit Harda Direskrimum Polda Metro Jaya saat itu, AKBP GS.

Padahal perkara ini sebelumnya sudah pernah dihentikan penyidikannya (SP3) ketika GS yang kala itu masih berpangkat komisaris polisi menjabat sebagai Kanit IV yang menangani perkara tersebut.

Penghentiaan penyidikan itu tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Alasan penghentian penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti.

Lutfi ditersangkakan atas laporan yang mengklaim tanah milik Lutfi sebagai haknya dengan menggunakan legalitas SHGB no 1444/Kebon Kelapa sebagai dasar laporannya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Merasa Diperlakukan Sewenang-wenang, Tersangka Masuk Pekarangan Kirim Surat Terbuka ke Presiden

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved