Tunggu Putusan Resmi MA, Pemprov DKI Belum Ambil Sikap Soal Izin Reklamasi Pulau H

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, pihaknya tak bisa begitu saja mengambil sikap hanya dari putusan yang dilihat dari websit

TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Gubernur Anies Baswedan kerahkan 300 Satpol PP untuk segera menyegel bangunan tanpa izin di Pulau C dan D Reklamasi Jakarta Utara Kamis, (7/6/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan soal polemik izin reklamasi Pulau H.

Pasalnya, hingga kini salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) belum diterima Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, pihaknya tak bisa begitu saja mengambil sikap hanya dari putusan yang dilihat dari website resmi MA.

"Dapat kami sampaikan, kami tidak bisa menerka-nerka hanya dari website Mahkamah Agung tanpa membaca putusan resminya," ucapnya, Selasa (7/9/2021).

"Kami harus menunggu putusan resmi dan membaca salinan putusannya secara lengkap sebelum membuat keputusan atau tindakan-tindakan lebih lanjut," tambahnya menjelaskan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengaku bakal menghargai keputusan yang diambil oleh MA.

Baca juga: Pemprov DKI Dikalahkan Pengembang Terkait Reklamasi Pulau H, Anies Baswedan Belum Tentukan Sikap

Setelah menerima salinan putusan MA tersebut, jajarannya bakal mengkaji putusan tersebut dan mengambil sikap.

"Membaca bahasa hukum tidak bisa sepotong-potong, harus utuh. Karena, konsekuensinya juga sangat besar," ujarnya.

Untuk itu, orang nomor dua di DKI ini meminta masyarakat bersabar soal sikap yang bakal diambil.

"Kami mohon masyarakat bersabar dan tidak gegabah menyikapi ini," kata Ariza.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menengok Pulau C Reklamasi Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menengok Pulau C Reklamasi Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018) (TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA)

Sebagi informasi, sengketa ini berawal dari pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 yang diterbitkan Anies pada 6 September 2018, termasuk izin reklamasi Pulau H.

PT Taman Harapan Indah selaku pengembang kemudian menggugat SK tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019.

Pada gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK terkait pencabutan izin Pulau H dan meminta PTUN memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved